Menko Luhut Bilang Pemerintah Bakal Naikkan Pajak Motor Nonlistrik

Menko Luhut Bilang Pemerintah Bakal Naikkan Pajak Motor Nonlistrik 2334496.jpg
Zehan
Zehan
Print PDF

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan kenaikan pajak sepeda motor non-listrik. Nantinya, pajak ini digunakan untuk mensubsidi biaya angkutan umum seperti kereta kecepatan tinggi dan VLT.

“Kami mengadakan pertemuan dan memikirkan untuk menaikkan pajak sepeda motor non-listrik untuk mensubsidi tarif seperti VLT atau kereta kecepatan tinggi. polusi,” kata Luhut dalam pidato peluncuran merek mobil listrik BYD China, Kamis (18/01/2024). Saat ini, pemerintah sedang menyusun serangkaian langkah mitigasi perubahan iklim. Hal itu dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo pekan depan.

Ia mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir, pihaknya telah menemukan area permasalahan dan berharap hal tersebut menjadi peluang untuk menjadikan Jakarta lebih bersih dan sehat. “Dan kita bisa memotong subsidi kesehatan sebesar Rp 10 miliar. Kita cari keseimbangan agar perekonomian bisa berfungsi dengan baik, karena saat COVID ekonomi bisa berfungsi dan pengendalian pencemaran udara juga bisa berfungsi,” ujarnya.

Rahmat Qaymuddin, Wakil Menteri Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Marves, mengatakan pemerintah terbuka terhadap segala opsi untuk mendukung transisi energi. Saat ini, 41% konsumsi listrik adalah batu bara dan 38% adalah minyak dan gas (LPG). “BBM dan LPG menarik karena kita mengimpor lebih dari 50 persen,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi bahan bakar. Pemerintah menghabiskan hampir Rp 30 miliar untuk bahan bakar saja.

Oleh karena itu, pemerintah sedang menyusun segala macam strategi untuk melaksanakan transisi energi. “Kita memerlukan berbagai strategi untuk beralih dari energi yang menghasilkan emisi dan menimbulkan polusi yang kita impor dan subsidi ke energi ramah lingkungan,” katanya.

Rahmat mengatakan, persoalan kenaikan pajak kendaraan roda dua belum dibahas dan belum ada keputusan.

“Kita harus selidiki lebih lanjut, belum terselesaikan,” ujarnya.