Pemerintah Dihadang 3 Risiko Bangun Perumahan, Kecelakaan Kerja hingga Reputasi

Pemerintah Dihadang 3 Risiko Bangun Perumahan Kecelakaan Kerja Hingga Reputasi 2c727d2.jpg
Zehan
Zehan
Print PDF

Liputan6.com, pelaksanaan program pembangunan perumahan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap saat menghadapi empat kemungkinan risiko.

Untuk itu, Dinas Perumahan Kementerian Konstruksi dan Perumahan Rakyat terus berupaya melakukan pencegahan dan memetakan profil risiko yang ada agar dapat diantisipasi terlebih dahulu.

“Hal ini merupakan bagian dari manajemen risiko agar hasil pembangunan dapat dilaksanakan secara maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Direktur Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Senin (29/1/2024).

Ivan menjelaskan, terdapat beberapa profil risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan yaitu. Risiko kinerja, risiko layanan, risiko kecelakaan kerja, dan bahkan risiko reputasi. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya berkelanjutan untuk meminimalisir risiko yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan.

“Untuk mengantisipasi hal tersebut, otoritas perumahan menerapkan tujuh kunci manajemen risiko pembangunan infrastruktur perumahan, yaitu tepat waktu, tepat kualitas, tepat biaya, tepat administrasi, tepat manfaat, tepat hasil dan tidak ada keluhan,” jelasnya.

Selain itu, Ivan juga menjelaskan tiga metode sebagai langkah perencanaan. Pertama, pendekatan kelembagaan dengan membentuk satuan kerja yang berupaya mencegah korupsi, mengembangkan sistem informasi yang terbuka dan transparan, membangun peraturan yang lebih detail dan komprehensif, serta menyempurnakan administrasi agar lebih efisien dan bertanggung jawab. Kemungkinan penipuan

Kedua, dengan mengubah budaya kerja sebagai pendekatan budaya dan terakhir sebagai pendekatan spiritual untuk membimbing seluruh pegawai dalam menjalankan tugasnya dan melakukan aktivitas spiritual untuk meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap lingkungan kerjanya.

“Kami ingin jajaran otoritas perumahan, pusat pelaksana perumahan, dan satuan kerja perumahan di seluruh provinsi memahami dan mampu menjalankan tugas dan perannya,” ujarnya.

Inspektur Perhubungan Djoko Setijowarno menegaskan, 95 persen kawasan perkotaan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) merupakan kawasan pemukiman. Situasi ini disebut darurat angkutan umum.

Joko menilai akses angkutan umum dari kawasan pemukiman Bodetabek seharusnya sangat mudah. Hal ini tidak terbatas pada jenis transportasi tertentu.

“Indonesia sedang menghadapi krisis transportasi umum. Sekitar 95 persen pemukiman di Bodetabek tidak memiliki akses transportasi umum. Padahal, warga seharusnya bisa menemukan halte, terminal bus, atau stasiun kereta api dengan berjalan kaki lebih dari 500 meter, ” dia berkata. Joko dalam keterangannya, Minggu (28/1/2024).

Sebagai perbandingan, Wakil Ketua Bidang Promosi dan Pengembangan Daerah Asosiasi Transportasi Indonesia (MTI) mengarahkan sektor angkutan umum DKI Jakarta. Saat ini, lebih dari 7,3 juta atau lebih dari 65 persen penduduk DKI Jakarta terlayani oleh layanan angkutan umum yang ada.

Namun angkutan umum yang ada saat ini hanya melayani 656.000 orang atau kurang dari 5 persen penduduk Bodetabek, ujarnya.

Padahal, berdasarkan cakupan layanan 500 meter dari pusat, layanan angkutan umum yang ada mampu melayani 7,97 juta atau 25,18 persen penduduk Jabodetabek,” imbuh Joko.

Ia mencatat, berdasarkan cakupan layanan 500 meter dari pusat kota, angkutan umum yang ada mampu melayani 7,97 juta orang atau 25,18 persen penduduk Jabodetabek.

“Kalau satu penumpang sama dengan 2 perjalanan, maka total yang menggunakan angkutan umum sebanyak 1,14 juta orang. Selisih 7,97 juta itu berarti 1,14 juta orang, yaitu 6,83 juta orang,” ujarnya.

Djoko mengatakan, rata-rata penumpang Transjakarta saat ini mencapai 1,17 juta penumpang per hari pada tahun 2023. Kemudian Commuter Line Jabodetabek sebanyak 952.000 penumpang per hari pada tahun 2023, dan MRT sebanyak 40.000 penumpang per hari pada tahun 2022.

Selanjutnya, LRT Jabodebek berkapasitas 54.117 penumpang per hari pada September 2023, LRT Jakarta berkapasitas 2.800 penumpang per hari pada tahun 2023, dan TransJabo berkapasitas 55.442 penumpang per hari pada tahun 2022.

Kemudian Jabodetabek Regency Connection (JRC) 6.948 penumpang per hari pada tahun 2022), dan Jabodetabek Airport Connection (JAC) 842 penumpang per hari pada tahun 2022. Totalnya 2,28 juta penumpang per hari.

Berdasarkan jenis perumahan, data Lembaga Tabungan Masyarakat (BP Tapera) tahun 2023, di Jabodetabek, permukiman dibagi menjadi tiga klasifikasi berdasarkan rata-rata harga tiap komplek perumahan. Kami menemukan 158 rumah tangga kelas atas, 268 rumah tangga kelas menengah, dan 1.584 rumah tangga kelas bawah.

“Kurang dari 5 persen kawasan pemukiman yang terlayani angkutan umum. Transjakarta mempunyai peluang besar untuk ikut melayani sejumlah kawasan pemukiman di Bodetabek,” kata Joko.