Pajak BBM di Jakarta Naik, Kok Pertamina Tak Turunkan Harga?

Pajak Bbm Di Jakarta Naik Kok Pertamina Tak Turunkan Harga Da8b61c.jpg
Zehan
Zehan
Print PDF

Liputan6.com, Jakarta – Pemprov DKI Jakarta menaikkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) atau pajak bahan bakar sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk angkutan umum dari kendaraan pribadi.

Namun kenaikan pajak bahan bakar ini tidak mengikuti kebijakan penurunan harga bahan bakar yang tidak disubsidi oleh PT Pertamina (Persero). Perusahaan energi ini menjual harga bensin nonsubsidi yang sama di DKI Jakarta mulai 1 Januari 2024. Mulai Pertamax, Pertamax Green Turbo 95, Pertamax Turbo, Dexlite, hingga Pertamina Dex.

Menteri Energi dan Mineral (ESDM) Arifin Tasrif lantas memuji Pertamina yang masih menghentikan pembelian bahan bakar yang tidak terjual tersebut. Menurutnya, hal tersebut bisa dimaklumi ketika harga minyak dunia anjlok akibat terhentinya permusuhan antara Israel dan Hamas.

“Enaknya bertahan, betul. Sekarang kita memang ingin stabil dulu. Dan ini saatnya, kita sudah sepakat di masa-masa ini (kita akan menurunkan harga BBM). Turun lagi, kemarin sudah turun.” 82 dolar (per barel) lebih, sekarang 78 dolar (per barel),” jelas kantor cabang ESDM, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret 2024 sekarang turun 2,7% menjadi $73,82 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman April 2024 turun 2,5% menjadi $78,70 per barel di bursa berjangka ICE London.

Lebih lanjut, saat ditanya apakah ditahannya harga BBM oleh Pertamina berarti kenaikan suku bunga PBBKB ditunda, Arifin tak menjawab. Sebab, keputusan tersebut berada di luar kewenangan Kementerian ESDM.

Sebenarnya kalau pajaknya di luar daerah ya. Nanti kita tanyakan ke DKI dan (Kementerian Keuangan) saja, imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan tiga poin terkait kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta. Kenaikan pajak BBM nonsubsidi tersedia di Pemerintah Daerah 1 DKI Jakarta pada tahun 2024.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menyoroti kenaikan pajak bahan bakar yang tidak didukung DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pasalnya, menurut dia, penerapan aturan PBBKB berdasarkan payung Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) bisa saja berbeda di setiap peraturan daerah yang dikeluarkan. oleh pemerintah setempat. . Tutoka juga menilai respons masyarakat terhadap kenaikan pajak BBM di DKI Jakarta terkesan kurang bagus.

Karena kita tahu musim pemilu sudah dekat. Jadi hal seperti ini jangan sampai memperburuk keadaan,” kata Totoka saat ditemui Kementerian ESDM. Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Tutuka memberikan tiga poin terkait Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Pertama, persoalan teknis pelaksanaan penyaluran BBM nonsubsidi untuk kendaraan pribadi dan umum.

Sebab, Pasal 24 Perda DKI Jakarta 1/2024 memutuskan kenaikan PBBKB sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi. Kini, 50 persen untuk angkutan umum dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

Menurut dia, pelaksanaan penyaluran BBM nonsubsidi yang dibarengi dengan kenaikan pajak akan sulit dilakukan karena banyak SPBU yang belum mengalokasikan kendaraan.

“Nah, saya tegaskan lagi, ada kendala teknis juga dalam prosesnya. Karena kepentingan pribadi dan kepentingan umum berbeda. Kalau berbeda berarti dibedakan di SPBU, di fasilitas,” ujarnya.

“Padahal BU (serikat usaha) Pertamina dan lain-lain belum siapkan. Cuma satu tempatnya kan? Tangki di bawah juga sama. Masalah teknisnya, masalah operasional,” kata Totoka.

Kedua, tentang sosialisasi. Ia khawatir kenaikan pajak bahan bakar nonsubsidi juga akan merugikan kontestasi politik yang akan berlangsung beberapa hari ke depan.

Terakhir, Tutuka juga menyoroti pemerintah daerah seperti Pemprov DKI Jakarta yang menaikkan iuran PBBKB secara maksimal sesuai UU HKPD. Adapun Pasal 26 UU HKPD, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menaikkan BBM bebas bea hingga 10 persen (untuk mobil penumpang) dan 50 persen (untuk angkutan umum).

“Satu lagi, PBBKB-nya maksimal 10 persen. Tidak ada standar 10 persen. Jadi semua peraturan daerah atau pemerintah daerah hanya menetapkan 10 persen, dinaikkan saja,” ujarnya.

“Menurut saya harus ada standarnya, apa itu 10 persen? Tidak ada. Jadi petunjuk teknis dari undang-undang atau dari peraturan yang diambil itulah yang menurut saya sangat diperlukan,” ujarnya. Menjelaskan.