Anies Baswedan Sebut 70 Juta Orang Tak Punya Jaminan Sosial

Anies Baswedan Sebut 70 Juta Orang Tak Punya Jaminan Sosial 90a37ff.jpg
Zehan
Zehan
Print PDF

Liputan6.com, Calon presiden Jakarta Anies Baswedan mengatakan 70 juta orang tidak memiliki jaminan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan negara perlu ditingkatkan.

“Apa masalahnya sekarang? 45 juta orang tidak memiliki pekerjaan yang layak. “Jika menyangkut jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak memiliki jaminan sosial.” (4/2/2024).

Di sisi lain, Anis juga menegaskan adanya kesenjangan di bidang pendidikan yang membuat kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi timpang. Sebab, akses terhadap pendidikan masih terbatas di kota-kota terpencil dibandingkan di kota-kota besar.

“Dalam hal pendidikan,” katanya, “masa depan suram jika kita berada di perkotaan.” Performa tinggi, tidak ada peluang. “Sungguh mengecewakan melihatnya.”

Selain itu, Anis juga menyebut jutaan orang di Indonesia menjadi korban kekerasan seksual. Menurut dia, pemerintah masih belum memperdulikan hal tersebut.

Kesehatan mental, kekerasan seksual, lebih dari 15 juta orang menjadi korbannya, pungkas Anis. “Ini adalah isu-isu yang bukan menjadi perhatian elit, ini adalah kekhawatiran masyarakat.”

Debat capres (Capres) terakhir akan dilaksanakan pada Minggu, 4 Februari 2024. Pada debat capres terakhir ini, salah satu topik yang akan dibahas adalah Jamsostek.

Andri William Sinaga, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Partai Buruh, menilai pada debat calon presiden tahap akhir Minggu (4/2) mendatang, para calon presiden diharapkan menunjukkan kapasitas intelektual dan kemampuan penyampaiannya. program kerja mereka dan gagasan jaminan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.

Andy menjelaskan, Pasal 28 UUD 1945 secara tegas memuat hak warga negara atas jaminan sosial, dan Pasal 34 ayat (2) menyatakan negara harus mengembangkan dan menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Prinsip kelima juga mencakup keamanan seluruh warga negara Indonesia. Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.

“Pada hakekatnya penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia akan bermuara pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia,” kata Andy, Wakil Ketua Komite Kebijakan Publik DJSN, Jumat (2/2/2024).

Ia juga mengatakan bahwa Megawati Sukarnoputri, beberapa jam sebelum ia menyelesaikan masa jabatan presidennya, mengumumkan UU No. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Negara (SJSN) pada tahun 2004, yang menghasilkan pembentukan Dewan Jaminan Sosial Negara (DJSN). Badan yang membantu Presiden dalam mengembangkan kebijakan umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan sistem jaminan sosial negara.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan UU No. 24 Tahun 2011 menjelang akhir masa kepemimpinannya yang mencanangkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang membentuk dua penyelenggara jaminan sosial: BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.