10 Pejabat Negara yang Dilarang Kampanye Pemilu, Wajib Simak

10 Pejabat Negara Yang Dilarang Kampanye Pemilu Wajib Simak 827b129.jpg
Zehan
Zehan
Print PDF

Liputan6.com, Jakarta Masa kampanye pemilu 2024 dimulai setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden ditetapkan. Selama pemilu, pejabat pemerintah yang dilarang berkampanye antara lain pejabat ASN, gubernur, dan pejabat kota, serta menggunakan sumber daya pemerintah.

Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya negara untuk mendukung gerakan politik. Alasan utamanya adalah untuk menjamin persaingan yang sehat dalam kampanye pemilu serta menjaga independensi dan otonomi lembaga-lembaga pemerintah.

Pejabat publik berikutnya yang dilarang berkampanye pada Pemilu 2024 adalah pimpinan lembaga non-parlemen dan seluruh hakim konstitusi. Sanksi yang diberikan bagi kepatuhan terhadap aturan ini cukup berat, mulai dari denda hingga diskualifikasi bagi calon yang melanggar. Oleh karena itu, peraturan ini diharapkan dapat menjamin keadilan dalam kontestasi politik dan keadilan bagi peserta pemilu.

Berikut Liputan6.com rangkum daftar pejabat yang dilarang berkampanye pada Senin (29/1/2024) dari berbagai sumber.

Kampanye pemilu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang calon atau partai politik untuk memperkenalkan visi dan programnya kepada masyarakat guna memperoleh dukungan dalam pemilihan umum. Peraturan Kampanye Pemilu No. 7 Tahun 2017 mengatur pemilu yang melarang pejabat publik untuk berkampanye.

Pejabat publik dilarang berkampanye karena mereka mungkin menyalahgunakan kekuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingan politik. Tujuannya adalah untuk menjamin pemilu yang adil dan merata bagi seluruh peserta pemilu. Peraturan tersebut juga melarang penggunaan fasilitas pemerintah seperti ruang rapat, kantor, kendaraan dinas, dan acara resmi untuk keperluan kampanye pemilu.

Berikut daftar pejabat pemerintah yang dilarang berkampanye pada pemilu 2024.

1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Pengadilan Tinggi, Hakim Konstitusi, Hakim Pengadilan Tinggi, Seluruh Hakim

2. Ketua, Wakil Ketua, Anggota BPK

3. Kepala BI, Deputi Senior BI, Deputi BI

4. Direksi, Komisaris, Direksi, pegawai BUMN/BUMD

5. Pejabat pemerintah yang bukan anggota partai politik serta pimpinan lembaga nonstruktural

6. Aparatur Sipil Negara (ASN)

7. Anggota TNI/POLRI

8. Pemimpin desa

9. Petugas Kota

10 anggota dewan penasihat kota

Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, aturan terkait kampanye diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini terutama terlihat pada Bagian Delapan, yang membahas kampanye pemilu Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat publik lainnya.

Pasal 299 merupakan salah satu ketentuan yang mengatur hak kampanye Presiden dan Wakil Presiden. Pasal ini menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak inisiatif. Hal ini termasuk pejabat publik lainnya yang berhak terlibat dalam kegiatan kampanye. Selain Pasal 299, terdapat pasal lain yang mengatur tentang hak inisiatif atas nama Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 299

(1) Presiden dan Wakil Presiden berhak menjalankan usaha

(2) Pejabat publik lainnya yang berstatus anggota partai politik berhak berkampanye.

(3) Pejabat publik lain yang tidak berstatus anggota partai politik dapat melakukan kampanye apabila yang bersangkutan: calon presiden atau calon wakil presiden, anggota kelompok kampanye terdaftar. oleh KPU atau penyelenggara kampanye yang terdaftar di KPU. Bagian 300

Dalam masa kampanye, sudah menjadi tugas Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah untuk tetap menjaga keutuhan tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah. Bagian 301

Presiden atau Wakil Presiden yang secara resmi dicalonkan oleh KPU sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden memusatkan perhatian pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Presiden atau Wakil Presiden pada masa kampanye pemilihan Presiden atau Wakil Presiden. Bagian 302

(1) Menteri dapat memberikan cuti sebagai anggota tim kampanye dan/atau penyelenggara kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c ayat 299.

(2) Menteri yang terlibat dalam kegiatan kampanye dapat diberikan waktu 1 (satu) hari kerja per minggu selama masa kampanye.

(3) Hari libur adalah hari libur bagi penyelenggaraan perusahaan selain hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bagian 304

Selain itu, undang-undang pemilu juga telah mengatur hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh presiden, menteri, dan pejabat pemerintah selama kampanye pemilu. Aturan bisnis ini ada di Pasal 304. Di bawah ini isinya.

(1) Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah dilarang menggunakan sumber daya negara dalam melaksanakan kampanye.

(2) Sarana negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana pengangkutan berupa kendaraan dinas, termasuk kendaraan dinas negara dan kendaraan dinas pegawai, serta sarana pengangkut dinas lainnya. Gedung perkantoran, perkampungan, gedung perkantoran milik pemerintah, milik pemerintah daerah, dan milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali di daerah terpencil, asas keadilan harus dilaksanakan dengan baik. kantor milik pemerintah daerah/negara bagian/kota, radio lokal dan sarana kode/telekomunikasi, serta peralatan lainnya; dan d. APBN atau sumber daya lainnya yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Gedung atau fasilitas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pejabat publik dilarang melakukan kampanye politik pada pemilu 2024. Hal ini sesuai dengan aturan kampanye pemilu. Dalam aturan tersebut, pejabat publik seperti presiden, wakil presiden, menteri, kepala daerah, dan pejabat publik lainnya dilarang menggunakan sumber daya publik untuk berkampanye.

Penting sekali bagi masyarakat untuk mengetahui masa kampanye pemilu 2024, maka dibawah ini adalah jadwal kampanye pemilu 2024 28 November 2023-10 Februari 2024, rapat terbatas, tatap muka, pembagian materi kampanye kepada masyarakat, pemasangan sumber daya kampanye di tempat umum, antara debat calon presiden dan wakil presiden, dan media sosial. 21 Januari-10 Februari 2024 Kampanye Majelis Umum, iklan media cetak, media massa elektronik, dan media online. 11-13 Februari 2024, Waktu Teduh. Pilih serentak pemilu 14 Februari 2024. 2-22 Juni 2024 Kampanye tambahan jika ada pemilu presiden putaran kedua. Tanggal 23-25 ​​Juni 2024, waktu tenang. Pilih serentak pemilu yang berjalan 26 Juni 2024.