Menang PKPU Lawan Budi Said, Antam Bisa Bebas Tato Khusus Bursa Pekan Depan

Menang Pkpu Lawan Budi Said Antam Bisa Bebas Tato Khusus Bursa Pekan Depan 0c2ff49.jpg
Zehan
Zehan
Print PDF

Liputan6.com, Jakarta PT Aneka Tambang Tbk (Antam) memenangkan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan Amir Surabaya yang gila, kata Bodi.

Keputusan ini juga berarti tato khusus yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada emiten pertambangan akan segera dicabut.

Kuasa hukum Antam, Fernandes Rajasur mengatakan, dicabutnya permohonan PKPU terhadap Antam berarti notasi khusus M akan dihapuskan dari bursa. Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran BEI No. SE-00023/BEI/12-2021 tanggal 30 Desember 2021.

Sekadar informasi, notasi M menandakan adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) bagi emiten yang bersangkutan.

Indikator ini kemungkinan besar akan dihapus dari bursa pada minggu depan, kata Fernandes dalam media briefing di Jakarta, dikutip Kamis (8/2/2024).

Selain itu, Fernandes menilai keputusan PKPU mencabut permohonan tersebut juga menunjukkan kondisi keuangan Intum sangat sehat dan stabil.

Terlihat rasio likuiditas sebesar 1,71x, rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0,44x, dan rasio utang terhadap EBITDA sebesar 2x pada Q3 2023.

“Dengan keyakinan bahwa manajemen Intam dapat beroperasi secara mandiri tanpa campur tangan pihak lain, kami yakin pertumbuhan keuangan Intam akan semakin membaik seiring pertumbuhan,” ujarnya.

PT Aneka Tambang Tbk (Antam) memenangkan perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan Amir Surabaya yang gila, kata Bodi.

Dalam perkara PKPU Nomor 387/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. (Perkara Eco) pada tanggal 6 Februari 2024 dibacakan oleh majelis hakim yang menyelidiki dan memutus Perkara Eco. PKPU menetapkan penarikan kembali permohonan dengan perintah sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap tergugat. Perintah Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pengembalian perkara Nomor: 387/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Perdagangan di Jakarta. PST. Kasus ini ada dalam register. Memerintahkan pemohon untuk membayar biaya perkara.

“Dengan dibacakannya putusan ini maka kasus gaung antara Antam dan Badi Syed telah selesai,” kata kuasa hukum Antam, Fernandez Rajasur, di Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Fernandez menjelaskan, ada dua gagasan menarik tentang sifat klaim yang disampaikan Bodhi Sayed dalam keputusan tersebut. Pertama, majelis hakim menilai gugatan pemohon di PKPU tidak dapat dibuktikan karena dekat dengan perkara pidana yang sedang berjalan.

Artinya majelis hakim menyelidiki dan mempertimbangkan fakta dan bukti yang kami hadirkan di persidangan, jelas Fernandez.

Kedua, majelis hakim juga menegaskan status hukum Intam sebagai BUMN. Oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 223, Pasal 2 Ayat (5) UU KPKPU patut dipertimbangkan tambahan.

“Pasal 223 beserta Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU sendiri merupakan aturan yang menyatakan bahwa pihak yang berhak mengajukan PKPU pada BUMN hanyalah Menteri Keuangan,” jelas Fernandes.

Fernandez mengatakan Anda menghargai ide-ide ini. Ia mengklaim majelis hakim tetap mencermati dan mempertimbangkan fakta dan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan meski akhirnya pemohon PKPU mencabut permohonannya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim atas pertimbangan Perkara Nomor 387 yang mencerminkan nilai-nilai hukum dan keadilan. Putusan ini akan menjadi preseden hukum yang baik dalam lingkungan hukum niaga dan korporasi BUMN,” ujarnya.