Daftar Gaji TNI Polri Terbaru, Ikut Naik Seperti Gaji PNS 2024 dan PPPK

Daftar Gaji Tni Polri Terbaru Ikut Naik Seperti Gaji Pns 2024 Dan Pppk 6801900.jpg
Zehan
Zehan
Print PDF

Liputan6.com, Jakarta – Selain gaji PNS dan PPPK, pemerintah juga menaikkan gaji pokok anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tujuan kenaikan gaji TNI dan Polri ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan anggota TNI/Polri.

Kenaikan gaji pokok anggota TNI tertuang dalam Peraturan 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas PP Tahun 2001 tentang Aturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.

Sedangkan kenaikan gaji pokok anggota Polri tertuang dalam Peraturan Resmi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Resmi Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedua PP tersebut menguraikan pertimbangan pemerintah dalam melakukan penyesuaian gaji pokok TNI/Polri untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan anggota TNI dan Polri serta mempercepat transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

Dalam PP tersebut, gaji pokok anggota TNI yang paling rendah tercantum Prajurit II/Kelompok Dinas Kelas Dua (MKG) 0, Rp1.775.000, sedangkan yang tertinggi adalah Jenderal/Laksamana/Marsekal. MKG adalah 32, yaitu. Rp6.405.500. .

Sedangkan untuk anggota polisi, gaji pokok terendah adalah Bhayangkara Dua MKG 0 yaitu Rp 1.775.000, dan tertinggi Polisi MKG 32 yaitu Rp 6.405.500.

Kedua KPS tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2024 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama, mulai berlaku pada hari pengumuman. Gaji TNI 2024 Gaji TNI Kelas I (Dirotasi) Prajurit Kelas Dua : Rp 1.774.980 – Rp 2.741.148 Prajurit Kelas Satu : Rp 1.830.492 – Rp 2.826.900 Prajurit Kelas Satu : Rp 1.829, Rp 7.23,25 – Rp 2.727 Rp 1.946.808 – Rp. 3.006.612 Kopral Satu : Rp. 2.007.612 – Rp. 3.100.572 Kopral Utama : Rp. 2.070.468 – Rp. 3.197.556 TNI II. Gaji Bintara Kelompok Dua. Sersan : Rp. 2.271.963, ID 2.271.963.333, Pertama : ID .060 – Rp 3.850.416 Sersan Mayor : Rp 2.416.392 – Rp 3.970.836 Sersan Mayor : Rp 2.491, Rp 2.416,3.2, Mayor Kedua 69.000 860 – Rp. 4.223.124 Pembantu Letnan Satu Rp. 2.650.320.320, III. Perwira Kelas (T2.650.320.320 Perwira) Letnan Dua : Rs.2.954.124 – Rs.4.779.216 Letnan Satu : Rp. 3.046.464 – Rp. 5.006.448 Kapten : Rp 3.141.828 – Rp 5.163.048 Gaji TNI Kelas IV

Perwira Kecil : Rp 3.240.108 – Rp 5.324.508 Letkol : Rp 3.341.412 – Rp 5.491.044 Kolonel : Rp 3.445.956 – Rp 5.662.872

Brigjen TNI Laksamana Agung Mars Pertama : Rp 3.553.740 – Rp 5.839.992 Laksamana Agung Mars Muda : Rp 3.664.872 – Rp 6.022.620 Lt. Laksamana Agung Mars Tengah, Rp 5, 6 R7, 5,6 R7, 5,6 R7, R7, 5, 6 R. s. 6.405.264 Golongan I (Tamtama) Bhayangkara Dua (Bharda) : Rp. 1.776.180 – Rp. 2.742.528 Bhayangkara Satu (India) : Rp. 1.832.812 – Rp. 2.829.300 Kepala Bhyangkara (Rp. 1.776.180 – Terlampir Brigade Dua Polisi (Abripda): Rp. 1.947.408 – Rp. 2.998.512 Wakil Brigadir Polisi (Abriptu): -1 Rp. 2.63.652,0 Rp. ce Brigadir (Abrippol): Rp 2.005.652 Rp 65.380 Brigadir Polisi (II2065.380) Kelompok Gadir Dua (Bripda ) : Rp 2.274.816 – Rp 3.734.368 Brigadir Satu Polisi (Briptu): Rp 2.344.760 – Rp 2.344.760 – Rp 2.344.760 – Rp 2.274.816 Brimob, 34, 3 68 Rp. .032 – Rp 2.416.032 – Rp. Brip., 368 Kapolri) : Rp. 8.992 – 4.098.816 Rp. Wakil II Inspektur Polisi (Aipda) : Rp. 2.563.560 – Rp. 4.219.324 Wakil Inspektur Polisi (Aiptu) : Rp 2.639.032 – Rp 4.357.008 Golongan III (Perwira Pertama) Inspektur Polisi II (Ipda, Rp59, Rp57, Rp5947) : Iptu I (Iptu, 04.219.324) Kompol (AKP) : Rp. 3.145.788 – Rp. 5.171.648 Golongan IV

Setengah Perwira Komisaris Polisi (Kompol) : Rp. 3.240.108 – Rp. 5.322.228 Komisaris Tinggi Polisi (AKBP) Terlampir : Rp. 3.346.352 – Rp. 5.495.944 Komisaris Utama Polisi (Kombes Pol): Rp. 3.9.46.585 Rp.

Brigjen Polisi (Birjen Pol) : Rp3.553.944 – Rp5.842.512 Irjen Pol : Rp3.671.112 – Rp6.017.840 Komjen Pol : Rp5.842.512, Rp6.671.112 – Rp6.017.840.824

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menerbitkan aturan terkini mengenai besaran kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (ASN) tahun 2024. Aturan Kenaikan Gaji PNS Perpres Nomor 10 Tahun 2024. Hal tersebut sesuai dengan adaptasi dasar peraturan tersebut. Gaji pegawai pemerintah.

Kali ini, gaji pegawai pemerintah meningkat sebesar 8% dan gaji pensiunan sebesar 12%.

Sedangkan kenaikan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diatur melalui Keputusan Presiden 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pemberdayaan Birokrasi (PANRB) Abdullah Azur Anas memastikan sisa kenaikan gaji PNS dan pensiunan akan dibayarkan dalam dua hari ke depan.

“Harus dibayar dalam waktu 1-2 hari,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Anas kepada media, Rabu (31/1/2024) di Jakarta. Ekonom dari Institute for Economic and Financial Development (INDEF) meyakini kenaikan gaji pegawai negeri sipil bisa membawa manfaat tambahan bagi pertumbuhan ekonomi.

Namun pengaruh tersebut tidak signifikan karena peningkatannya hanya terjadi pada kelompok pegawai pemerintah saja.

Direktur Eksekutif INDEF Tawheed Ahmad mengatakan kepada Liputan6.com, Rabu (31/1): “Ada (dampak kenaikan gaji PNS) berdampak pada pertumbuhan ekonomi, meski tidak terlalu besar.” Tingkat konsumsi

Dijelaskan Tauhid, hal itu akan terlihat meningkatkan tingkat konsumsi di kalangan PNS.

“Misalnya untuk konsumsi saja, bisa dibeli dagingnya,” jelasnya.

Tauhid juga menilai kenaikan gaji PNS dapat meningkatkan kesejahteraan, hal ini sejalan dengan kondisi inflasi negara saat ini.

“Secara kolektif, kesejahteraan meningkat meski tidak signifikan. (Kenaikan gaji pemerintah) sebesar 8 persen lumayan, di atas pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” jelasnya.

Namun Tauhid mengaku tidak melihat kenaikan gaji PNS akan meningkatkan kinerja para pekerja. “Terkadang insentif ekstra dan sebagainya tidak mendorong kinerja lebih baik. Indikatornya apa? Kalau pelayanan publik misalnya, atau belanja modal, menurut saya itu tidak terlalu penting,” imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS untuk lebih meningkatkan kinerjanya setelah adanya kenaikan gaji PNS sebesar 8 persen.

“Kenaikan gaji ini tentunya merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja ASN,” kata Kepala Kantor Data, Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Everros kepada Liputan6.com di PANRB. Kantor Kementerian, Jakarta, Rabu (31/01/2024).

Averrouce mengatakan Kementerian PANRB secara umum telah melaksanakan tinjauan kinerja ASN dengan lebih baik dan terintegrasi.

Dalam konteks reformasi birokrasi, lanjutnya, evaluasi kinerja tentunya disusun dengan sistem yang semakin baik, bagaimana menghubungkan organisasi dan masyarakat.

Termasuk evaluasi kinerja pegawai pemerintah yang dilakukan dalam jangka pendek. Awalnya evaluasi dilakukan setiap tahun, namun berubah menjadi 4 kali setahun dan evaluasi tahunan.

“Sekarang evaluasinya juga triwulanan, bukan tahunan lagi. Jadi saya kira dengan proses yang baik, lalu digitalisasi, e-kinerja, maka ASN akan terus memantau setiap triwulan dan terus menerus setiap tahunnya. “Bagian kita adalah memotivasi pegawai. “, tambah Everrose.

Dia mengatakan, tidak hanya dari dalam pemerintahan, warga juga bisa menilai ASN. Terutama dalam memberikan pelayanan kepada warga.

“Sekarang sudah terbuka. Kita bisa memberi masukan kepada kementerian/lembaga apa saja yang perlu diperbaiki dari sisi pelayanan,” pungkas Everros.