ALCo Regional Jawa Timur: Ekonomi Terkendali, Fiskal Terjaga

ALCo regional Jawa Timur: Ekonomi Terkendali, Fiskal Terjaga (foto : *red)

infosurabaya.com | SURABAYA – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Dudung Rudi Hendratna mengadakan kegiatan Press Conference ALCo APBN KiTa regional Jawa Timur s.d 30 September 2025 bertempat di Surabaya dan secara daring melalui Ms Teams mulai pukul 13.00 s.d. selesai yang dihadiri peserta dari Perwakilan Kementerian Keuangan serta Local Expert Kementerian Keuangan Jawa Timur.

Hingga akhir September 2025, kinerja APBN Jawa Timur menunjukkan capaian positif dengan realisasi pendapatan negara sebesar Rp178,56 triliun (63,15% dari target). Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan berkontribusi Rp171,86 triliun (61,97%) dan PNBP melampaui target dengan capaian Rp6,69 triliun (123,11%). Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp92,09 triliun (72,97%), terdiri dari belanja K/L Rp28,64 triliun dan Transfer ke Daerah Rp63,45 triliun.

Dari sisi perpajakan, penerimaan pajak netto Jawa Timur tercatat Rp71,32 triliun, dengan
sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar sebesar Rp47,37 triliun (56,2%).
Kinerja Bea dan Cukai juga tumbuh positif dengan realisasi Rp100,54 triliun (67,55%),
didorong oleh peningkatan penerimaan cukai dan bea keluar seiring kenaikan harga CPO.
Sementara itu, DJKN Jawa Timur mencatat realisasi lelang Rp4,19 triliun (76,91%) dan PNBP lelang Rp132,94 miliar (106,46%), menunjukkan pengelolaan aset negara yang efisien.

Realisasi belanja pemerintah pusat di Jawa Timur hingga 30 September 2025 menunjukkan
tren positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Komponen
belanja pegawai menjadi yang terbesar dengan Rp18,73 triliun (77,53%), diikuti belanja
barang Rp7,40 triliun (52,77%), belanja modal Rp2,41 triliun (42,27%), dan bantuan sosial
Rp99,66 miliar (71,79%). Komposisi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga
kesejahteraan aparatur, memperkuat layanan publik, dan mendorong pembangunan
infrastruktur produktif.

Pada sektor kesehatan, realisasi anggaran mencapai Rp612,78 miliar (58,98%) dari pagu
Rp1,04 triliun, dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan, JKN, serta pembangunan keluarga dan kependudukan. Sementara pada sektor pendidikan, realisasi mencapai Rp7,24 triliun (64,27%) dari pagu Rp12,82 triliun, yang berfokus pada peningkatan kualitas pengajaran, pembelajaran, dan pendidikan tinggi.

Dua program prioritas nasional turut menunjukkan kinerja yang kuat di Jawa Timur. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencatat realisasi Rp938 miliar, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan capaian tertinggi ketiga nasional. Program ini telah menjangkau lebih dari 4,16 juta penerima manfaat (47%) dari target, dengan dukungan 47.405 petugas lapangan dan 1.875 pemasok di 38 kabupaten/kota. Sementara Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) menempatkan Jawa Timur di peringkat kedua nasional, dengan 7,97 juta jiwa pendaftar (18,94%) dan 7,54 juta jiwa kehadiran (17,92%). Dari sisi anggaran, realisasi PKG mencapai Rp7,17 miliar hingga akhir September 2025.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna,
menegaskan bahwa kontribusi pajak menjadi pilar utama ketahanan fiskal daerah.

“Kinerja perpajakan yang kuat merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan. APBN hadir sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Melalui sinergi antarunit Kementerian Keuangan, Jawa Timur berkomitmen menjaga
momentum ekonomi, memperkuat kepatuhan wajib pajak, serta memastikan setiap rupiah
APBN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*red)