Infosurabaya.com – Kelangsungan kota pesisir Surabaya yang hidup dari muara dan laut terus diuji oleh datangnya banjir rob berkala, yang menunjukkan bahwa upaya mitigasi saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan alam yang bekerja dengan kalendernya sendiri.
Hal itu disampaikan Ali Yusa, yang menjabat sebagai Pengurus Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Jawa Timur, Dewan Pakar IKA ITS Jawa Timur, serta Dosen Teknik Konstruksi Perkapalan Universitas Muhammadiyah Gresik.
“Di negeri yang gemar membuat rencana lima tahunan, pesisir adalah pengingat paling jujur bahwa alam bekerja dengan kalendernya sendiri,” ucap Ali Yusa, Jumat (2/1/2026).
Baca Juga : Sungai Meluap, Ribuan Rumah di Jember Terendam Banjir
Menurutnya, secara matematis perubahan kondisi pesisir Surabaya cukup signifikan: kenaikan muka air sekitar 5 milimeter per tahun dan penurunan muka tanah sekitar 4 sentimeter per tahun, yang dalam satu siklus perencanaan menyebabkan perubahan elevasi relatif lebih dari 20 sentimeter. “Angka ini kecil di layar presentasi, tetapi cukup untuk membuat lantai rumah warga basah setinggi mata kaki,” jelasnya.
Ali Yusa menyoroti paradigma yang keliru dalam pemahaman mitigasi saat ini. “Mitigasi terlalu sering dipahami sebagai upaya menutup semua kemungkinan buruk, padahal sesungguhnya ia adalah seni menyiapkan diri menghadapi kemungkinan yang tak sepenuhnya bisa ditebak,” tegasnya.
Data menunjukkan sekitar 600 ribu penduduk tinggal di wilayah pesisir dan hilir sungai Surabaya, dengan setidaknya 180 ribu rumah tangga berada dalam risiko tinggi. Banjir rob menimbulkan kerugian rata-rata Rp2,5 juta per rumah tangga per tahun, yang berarti kerugian sosial mencapai sekitar Rp450 miliar setiap tahunnya.
“Angka ini cukup untuk membangun banyak monumen mitigasi, tetapi entah mengapa tidak cukup untuk mengubah cara berpikir,” ujar Ali Yusa.
Ia menambahkan bahwa hal ini menjadi paradoks pembangunan di mana risiko menjadi urusan pribadi sementara mitigasi hanya dianggap sebagai urusan proyek. Ali Yusa mengajak pembelajaran dari pengelolaan air di Belanda yang sebagian wilayahnya berada di bawah permukaan laut.
“Rijkswaterstaat, lembaga pengelola air mereka, membangun pendekatan yang sederhana tetapi radikal: hidup bersama air, bukan melawannya,” katanya.
Pendekatan tersebut tidak menjanjikan keamanan mutlak, melainkan berbicara tentang acceptable risk atau risiko yang disadari, dihitung, dan dikelola bersama. Menurutnya, setiap 1 euro yang diinvestasikan untuk pencegahan dan adaptasi air di Belanda diperkirakan menghemat 4–7 euro biaya pemulihan bencana, hasil dari konsistensi kebijakan lintas dekade.
“Surabaya sebenarnya memiliki modal serupa. Dari sekitar 3.000 hektare kawasan pesisir dan sempadan sungai, masih ada ruang untuk pendekatan berbasis alam,” ungkapnya.
Ali Yusa, juga menyebutkan rehabilitasi mangrove berbasis komunitas yang hanya menghabiskan biaya Rp60–80 juta per hektare, jauh lebih murah dibanding proyek formal yang bisa mencapai Rp150 juta per hektare.
Ali Yusa menjelaskan konsep multi-layer safety dari Belanda yang bisa diterapkan di Surabaya: perlindungan fisik, penataan ruang adaptif, dan kesiapsiagaan sosial. “Mitigasi tidak berhenti pada tanggul dan pompa, tetapi juga pada keputusan berani untuk menjaga ruang terbuka pesisir, mengendalikan alih fungsi lahan, dan memperkuat kapasitas warga,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kepercayaan sosial dalam pengelolaan air. “Sistem pengelolaan air yang tangguh hanya mungkin jika warga merasa menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar objek relokasi atau sosialisasi,” ujarnya.
“Air selalu datang, tetapi kita selalu punya pilihan bagaimana menyambutnya. Pesisir yang tangguh bukan pesisir yang kering selamanya, melainkan pesisir yang tahu ke mana air harus pergi, siapa yang harus dilindungi lebih dulu, dan berapa harga yang pantas dibayar untuk sebuah rasa aman,” tandasnya.(Kdm)
- Dipublikasi Pada 3 Januari 2026
- Baru Saja di Update Pada Januari 3, 2026
- Temukan Kami di Google News
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
