Beberapa LSM Berkolaborasi Menolak Premanisme Berkedok SARA dan Ormas. Presscon di Hedon Estate, Selasa (06/01/26) (dokpri)
haiansurabaya.com | SURABAYA – Kegelisahan warga atas kondisi Kota Surabaya yang dinilai semakin gaduh dan tidak kondusif akhirnya mencuat ke ruang publik.
Sejumlah tokoh masyarakat, pengusaha, aktivis, serta perwakilan warga menggelar diskusi terbuka di Resto Cafe Hedon Estante, Jalan Ngagel Timur, Surabaya, Selasa (6/1/2026).
Forum tersebut menjadi wadah konsolidasi sikap warga yang secara tegas menolak praktik premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) serta narasi bernuansa SARA yang dinilai berpotensi memecah persatuan arek Suroboyo.
Diskusi yang berlangsung hangat namun tegas itu lahir dari keresahan kolektif atas berbagai dinamika sosial yang belakangan mencuat di Kota Pahlawan.
Mulai dari maraknya praktik parkir liar yang dianggap sebagai bentuk premanisme terstruktur, hingga munculnya pernyataan-pernyataan publik yang menyerempet isu kesukuan dan dinilai berbahaya bagi kohesi sosial masyarakat Surabaya yang selama ini dikenal plural dan rukun.
Tokoh masyarakat Surabaya, Heru Satrio, menegaskan bahwa pertemuan tersebut murni digerakkan oleh kepedulian warga terhadap masa depan kota. Ia menilai, Surabaya saat ini bukan hanya menghadapi persoalan premanisme jalanan, tetapi juga kegaduhan opini yang dapat memicu konflik horizontal jika tidak disikapi dengan bijak.
“Kami ini warga Surabaya, bagian dari kota ini. Ketika muncul dinamika yang mengarah pada pengelompokan suku dan legitimasi ormas tertentu, kami merasa wajib bersuara. Di Surabaya tidak ada suku-sukuan. Yang ada hanya Warga Negara Indonesia,” tegas Heru di hadapan peserta diskusi.
Heru secara terbuka mengkritik pernyataan Wali Kota Surabaya yang menyebut rencana mengumpulkan perwakilan suku-suku. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak hanya keliru secara substansi, tetapi juga berpotensi membuka ruang tafsir yang berbahaya dan memicu perpecahan di tengah masyarakat.
“Kalau bicara persatuan dan kesatuan, tidak ada Jawa, Madura atau lainnya. Yang ada Indonesia. Pernyataan itu membuka ruang tafsir berbahaya dan kami akan menyampaikan nota keberatan resmi,” ujarnya lantang.
Sorotan tajam juga disampaikan Dr. David, pengusaha sekaligus warga asli Surabaya. Ia mengungkapkan keresahan lama masyarakat terkait praktik parkir liar yang dinilainya sudah masuk kategori premanisme terstruktur dan berlangsung secara sistematis.
“Siapa pun yang meminta uang dengan cara memaksa, itu preman. Mau dibungkus parkir, keamanan, atau apa pun namanya. Ini sudah lama terjadi dan pemerintah seperti menutup mata,” kata David.
Ia menegaskan bahwa kritik tersebut tidak ditujukan kepada juru parkir di lapangan, melainkan pada sistem yang diduga sarat penyelewengan. Menurutnya, potensi pendapatan parkir di Surabaya sangat besar, namun realisasi yang masuk ke kas daerah tidak sebanding dengan potensi riil di lapangan.
“Setoran di bawah besar, tapi yang masuk PAD kecil. Ini logika terbalik. Kalau dihitung, potensi kebocorannya bisa ratusan juta rupiah per hari. Artinya ada masalah serius yang harus dibuka ke publik,” tegasnya.
David juga menyinggung dugaan adanya perlindungan terhadap oknum tertentu oleh ormas, sehingga laporan masyarakat terkait praktik premanisme parkir kerap tidak ditindaklanjuti secara tuntas.
Ia menilai, urusan keamanan dan penertiban kota seharusnya menjadi domain aparat penegak hukum, bukan dilegitimasi melalui kelompok atau organisasi tertentu.
Pandangan senada disampaikan Purnama, pimpinan Pasukan Hitam Jagabaya. Ia menegaskan bahwa Surabaya merupakan miniatur Indonesia yang telah lama hidup dalam keberagaman tanpa konflik suku.
“Surabaya ini barometer Indonesia. Tidak pernah ada masalah suku. Yang jadi masalah adalah premanisme dan ketidakadilan. Jangan sampai ada oknum yang mengatasnamakan suku lalu mencoreng nama warga lain,” tegas Purnama.
Ia mengingatkan bahwa pembiaran terhadap praktik premanisme akan berdampak luas, mulai dari menurunnya rasa aman warga, terganggunya aktivitas sosial, hingga rusaknya iklim investasi dan citra Surabaya sebagai kota metropolitan yang ramah dan terbuka.
Sementara itu, Mas Rudi, perwakilan arek Surabaya, menyoroti dampak langsung kegaduhan sosial terhadap dunia usaha. Ia menegaskan bahwa para pengusaha tidak berbicara soal politik, melainkan soal kepastian hukum dan keamanan berusaha.
“Kami ini bicara kenyamanan dan investasi. Kalau Surabaya terus gaduh karena ulah oknum berkedok ormas, jelas yang rugi bukan hanya warga, tapi juga ekonomi kota,” ujarnya.
Rudi juga menilai penggunaan nama, simbol budaya, atau kesukuan dalam penamaan ormas seharusnya dibatasi untuk kepentingan kebudayaan dan sosial, bukan dijadikan alat legitimasi kekuasaan jalanan yang berujung pada intimidasi dan keresahan publik.
Menutup pertemuan, Heru Satrio melontarkan ultimatum keras. Ia menyatakan bahwa pihaknya memberikan tenggat waktu 1×24 jam kepada Ketua Ormas Madas Sedarah untuk mencabut laporan di Polda Jawa Timur terhadap Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, warga Surabaya menyatakan siap melakukan aksi turun ke jalan.
“Kalau dalam 1×24 jam laporan itu tidak dicabut, kami akan menggruduk Pemkot Surabaya dengan ribuan masyarakat. Ingat, kamu jual—kami beli,” ujar Heru dengan nada tegas.
Para tokoh yang hadir sepakat menyuarakan satu sikap bersama: Surabaya harus tetap menjadi rumah bersama yang aman, nyaman, dan bermartabat.
Kota Pahlawan, menurut mereka, harus bebas dari praktik premanisme, bebas dari politik identitas, serta berdiri kokoh di atas supremasi hukum dan semangat persatuan.
“Kami ingin Surabaya aman, nyaman, dan bermartabat untuk siapa pun yang hidup dan mencari nafkah di kota ini,” pungkas Heru, disambut anggukan dan dukungan peserta diskusi. (ist)
- Dipublikasi Pada 7 Januari 2026
- Baru Saja di Update Pada Januari 7, 2026
- Temukan Kami di Google News
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
