Cegah Pinjol Ilegal, Gubernur Khofifah Ajak Sinergi OJK Perkuat Literasi dan Akses Keuangan di Desa

Cegah Pinjol Ilegal, Gubernur Khofifah Ajak Sinergi OJK Perkuat Literasi dan Akses Keuangan di Desa (foto : *red)

infosurabaya.com | SURABAYA – Jawa Timur“>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
mengajak sinergi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat literasi dan akses keuangan di pedesaan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dari jeratan
pinjaman online (pinjol) ilegal. Salah satunya yaitu melalui pengembangan program Desa
Devisa dan penguatan Koperasi Merah Putih yang bersinergi dengan OJK.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menerima peserta Institutional Visit
Program Pembekalan Calon Kepala OJK Angkatan 2 Tahun 2025 di Gedung Negara
Grahadi, Surabaya, Kamis (25/9).

“Menguatkan desa devisa sekaligus memperluas inklusi keuangan berarti memberi
masyarakat akses pembiayaan yang aman. Bukan hanya soal ekspor produk kopi, kakao,
atau rumput laut, tapi juga soal melindungi warga desa dari pinjol ilegal,” tegas Khofifah.

Khofifah menjelaskan, dalam konteks penguatan ekonomi desa, saat ini Jatim memiliki 293
Desa Devisa dengan komoditi prioritas Kopi, Kakao, Hasil Laut, Furniture, Teh, Makanan
dan Minuman, Fashion, serta Rempah-rempah.

“Program desa devisa ini tidak hanya meningkatkan ekspor berbasis potensi lokal, tetapi
juga mengangkat kesejahteraan masyarakat desa melalui produk berdaya saing global,”
jelasnya.

Beberapa desa bahkan telah menjadi pionir sejak awal, seperti pengrajin tenun di Wedani
Gresik, Bandar Kidul Kediri, dan Larangan Lamongan. Produk tenun generasi ketiga dan
keempat dari desa-desa ini kini mulai dikenal sebagai bagian dari identitas ekonomi kreatif
Jatim.

Selain itu, Khofifah juga mendorong desa devisa rumput laut di Sidoarjo. Inisiatif ini bahkan menghubungkan produksi lokal dengan kebutuhan industri kosmetik global.

“Kalau desa diberi akses keuangan yang inklusif dan sehat, maka desa devisa bisa tumbuh
menjadi motor ekspor baru,” katanya.

“Dan saya selalu cek ke desa-desa, UMKM-UMKM-nya punya produk unggulan gak. Kalau
ada kita dorong untuk ekspor dan setelah ekpor mereka baru mereka sadar, ternyata ekspor itu mudah,” tambahnya.

Lebih lanjut, transformasi menuju Green Economy juga ditunjukkan lewat inovasi desa
devisa batik ramah lingkungan di berbagai daerah. Para pengrajin di desa ini telah beralih
dari pewarna buatan ke pewarna alami.

“Konversi ke energi ramah lingkungan itu terus kita dorong. Bahkan PLTS kita adalah yang
terbesar di Indonesia. Ini bagian dari ikhtiar kita dalam mewujudkan nett zero emission
2060,” katanya.

Dengan adanya dukungan UMKM melalui desa devisa, Jatim menjadi salah satu episentrum
pertumbuhan ekonomi nasional dengan Produk Domestik regional Bruto (PDRB) mencapai
Rp3.168,3 triliun pada 2024 dan Rp849,3 triliun pada Triwulan II-2025.

Struktur ekonomi didominasi industri sebesar 31,10 persen, perdagangan 18,20 persen, dan pertanian 11,50 persen. Kontribusinya terhadap perekonomian Jawa mencapai 25,36
persen dan terhadap nasional 14,44 persen.

“UMKM memberi kontribusi signifikan, yakni 60,08 persen terhadap PDRB 2024. Ini
menegaskan UMKM adalah tulang punggung ekonomi Jawa Timur,” terangnya.

Selain Desa Devisa, Khofifah menyoroti keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
yang menyalurkan pangan, pupuk, LPG, hingga gula langsung dari produsen ke
masyarakat. Menurutnya, keberadaan koperasi ini mampu memangkas rantai d*redribusi agar harga lebih adil.

“Koperasi Merah Putih bukan hanya wadah ekonomi, tapi juga strategi pemutusan rantai
d*redribusi yang panjang. Dengan dukungan OJK, koperasi desa bisa mendapat akses
pembiayaan sehat dan beroperasi lebih cepat,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya peran OJK dalam mendampingi
koperasi desa agar mendapat akses permodalan yang sehat. Pendampingan regulasi dan
klasifikasi pembiayaan dinilai krusial agar koperasi mampu menjalankan fungsi d*redribusi
secara optimal.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga menekankan perlunya edukasi literasi
keuangan secara masif. Ia menyoroti maraknya praktik pinjol ilegal yang kerap menjerat
warga desa karena minim informasi.

“Pinjol ilegal adalah PR besar kita. Maka literasi keuangan harus digencarkan sampai desa,
sekolah, dan pesantren agar masyarakat tahu cara membedakan lembaga legal dan ilegal,”
katanya.

Khofifah optim*reds, strategi terpadu melalui Desa Devisa, Koperasi Merah Putih, serta
literasi keuangan dapat menjadi fondasi kokoh bagi perekonomian desa sekaligus
menopang target Indonesia Emas 2045.

“Kalau desa kuat, koperasi sehat, dan masyarakat terlindungi, maka ekonomi desa akan
menjadi pondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (*red)