Digitalisasi Bukan Pilihan, Tapi Keharusan – Kabar Surabaya

Surabaya (( Info Surabaya)) — Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan bahwa digitalisasi dalam sistem belanja pemerintah bukan lagi sekadar inovasi tambahan, melainkan kebutuhan mendesak dalam reformasi birokrasi. Menurutnya, aparatur pemerintah tidak bisa terus bertahan dengan pola kerja lama di tengah tuntutan publik akan transparansi dan akuntabilitas.

“Digitalisasi bukan pilihan, tapi keharusan. Birokrasi harus berani beradaptasi dengan sistem yang lebih terbuka dan terukur,” ujar Lia Istifhama.

Ia menilai, transformasi belanja digital tidak hanya membawa perubahan teknis dalam proses pengadaan, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja aparatur. Sistem digital, kata Lia, menuntut ketepatan, keterbukaan, dan tanggung jawab yang lebih kuat karena seluruh proses tercatat serta dapat dipantau secara berkelanjutan.

“Ketika semua proses terdokumentasi secara digital, aparatur terdorong bekerja lebih disiplin. Ruang abu-abu semakin sempit, dan akuntabilitas menjadi keharusan,” jelasnya.

Lia menjelaskan, sistem belanja digital memberikan kemudahan sekaligus kepastian kerja bagi pejabat pengadaan, PPK, dan organisasi perangkat daerah (OPD). Proses yang lebih sederhana dan terdokumentasi membuat pengelolaan belanja menjadi rapi serta mudah dievaluasi.

“Dengan sistem yang jelas, aparatur justru terbantu. Mereka bisa bekerja lebih profesional tanpa dibebani prosedur yang berbelit,” katanya.

Selain aspek sistem, Lia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, transformasi digital harus dibarengi dengan pelatihan dan pendampingan agar aparatur tidak merasa tertinggal dalam proses perubahan.

“Adaptasi tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Aparatur perlu didampingi agar transformasi digital benar-benar berdampak,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa perubahan selalu membutuhkan waktu dan proses penyesuaian. Namun, Lia menegaskan bahwa peran kepemimpinan birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi digital.

“Keteladanan pimpinan sangat penting. Jika pimpinan konsisten mendorong perubahan, aparatur akan lebih siap meninggalkan cara lama,” tegasnya.

Menurut Lia Istifhama, digitalisasi belanja harus dipandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi berkelanjutan, bukan sekadar proyek teknologi jangka pendek. Dengan sistem yang lebih transparan dan terukur, ia optimistis kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan pemerintah akan semakin meningkat.

“Ketika birokrasi mampu beradaptasi, pelayanan publik akan lebih baik. Di situlah kepercayaan masyarakat tumbuh,” pungkasnya.

Continue Reading