Diterpa Platform Asing, Ning Lia Desak Pemerintah Hapus PPh dan PPN Iklan Media Lokal

Infosurabaya I Surabaya – Industri media lokal kian terhimpit oleh gempuran platform asing yang menguasai pangsa iklan digital nasional. Kondisi ini memicu penutupan sejumlah biro daerah hingga pengurangan karyawan di media arus utama akibat anjloknya pendapatan.

Fenomena ini mendapat perhatian serius dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur,  Lia Istifhama atau akrab disapa Ning Lia. Ia menyerukan langkah strategis untuk menyelamatkan media lokal, salah satunya dengan mendorong pemerintah menghapus Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas iklan yang tayang di media lokal.

“Media lokal tidak hanya kehilangan pendapatan, tapi juga daya saing akibat beban fiskal yang tidak adil. Kalau pendapatan mereka terus dipotong oleh PPh dan PPN, bagaimana bisa bertahan? Pemerintah harus hadir, bukan menekan,” tegas Ning Lia, Jumat (26/9/2025).

Menurut Ning Lia, anggapan bahwa penghapusan pajak akan mengurangi pendapatan negara adalah keliru. Justru, langkah tersebut merupakan investasi jangka panjang demi memperkuat demokrasi dan menjaga keberagaman informasi di tingkat akar rumput.

“Media lokal adalah pilar demokrasi. Mereka merekam realitas sosial di daerah yang sering tak terjangkau media nasional, apalagi platform global. Menguatkan mereka berarti menguatkan suara rakyat,” jelas putri KH. Maskur Hasyim ini.

Baca Juga : Senator Lia Istifhama Optimis Reshuffle Kabinet Prabowo Perkuat Soliditas Pemerintah

Ia menambahkan, pemerintah bisa mencari sumber pendapatan negara dari sektor lain yang lebih potensial tanpa membebani industri informasi yang sedang terpuruk.

Ning Lia juga menyoroti pentingnya sinergi antara media lokal dan nasional. Ia mengapresiasi langkah Promedia, jaringan media nasional yang aktif mengajak media daerah untuk naik kelas lewat pelatihan, kolaborasi konten, hingga monetisasi bersama.

“Keberlanjutan media tidak bisa hanya dibebankan pada media itu sendiri. Harus ada kolaborasi aktif. Negara pun perlu berpikir strategis, bukan hanya mengandalkan pajak aktif, tapi juga mengembangkan strategi pasif untuk membangun ekosistem,” imbuhnya.

Selain masalah pajak, Ning Lia mengingatkan tantangan baru media lokal di era kecerdasan buatan (AI). Saat ini, banyak teknologi AI global menyerap konten dari berbagai sumber tanpa perlindungan yang jelas terhadap hak cipta media lokal.

“Kalau AI belajar dari media kita tapi tak ada perlindungan, itu berbahaya. Media lokal harus membangun identitas digital yang kuat, punya tagline khas, dan positioning agar tidak hanya jadi objek, tapi juga subjek dalam ekosistem digital global,” tandasnya.

Ning Lia pun mendorong pemerintah bersama komunitas media menyusun kerangka perlindungan data dan konten lokal yang bisa dijadikan rujukan internasional, agar konten Indonesia tidak hanya dikonsumsi, tetapi juga diakui dan dilindungi secara etis.(Ne)