DPRD Jatim Cari Solusi Dampak Pemotongan Dana Transfer Pusat

Infosurabaya I Surabaya – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengungkapkan bahwa Jawa Timur harus menerima kenyataan adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp2,8 Triliun. Hal ini disampaikan dalam pembahasan RAPBD tahun 2026. Minggu (12/10/2025).

Deni Wicaksono menekankan pentingnya mengelola situasi ini dengan sebaik-baiknya agar tidak menambah beban bagi masyarakat. “Kuncinya adalah bagaimana kemudian ini bisa kita kerjakan sebaik-baiknya, tidak menambah beban rakyat,” tegas legislator PDI Perjuangan ini.

Baca Juga : Mahfud MD Kritik Korupsi dan Serukan Kejujuran di HUT Jatim ke-80

DPRD Jatim akan berupaya menggali potensi-potensi lain terkait internalisasi dan optimalisasi pendapatan daerah. Beberapa hal yang harus ditaati adalah pengurangan kegiatan rutinitas yang bisa dikurangi, dengan prioritas utama adalah kepentingan rakyat.

Menanggapi keluhan dari beberapa provinsi terkait pemotongan dana transfer, Deni Wicaksono menyatakan bahwa hal ini harus diterima sementara. DPRD Jatim berharap akan ada kearifan atau hal lain yang bisa mengubah situasi ini.

Fokus utama DPRD Jatim adalah melakukan efisiensi program dan menekan kegiatan yang masih bisa ditekan. Tujuannya adalah agar dampak pemotongan dana transfer tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat.

Deni Wicaksono juga menyoroti bahwa di usia Jawa Timur yang ke-80, kondisi keuangan sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, DPRD Jatim akan terus melakukan pengawasan terhadap program-program yang sedang berjalan, termasuk program kesehatan, agar selaras dengan program pemerintah provinsi.

“Rakyat di atas kepentingan negara, jangan sampai dengan beban yang sudah ada ini, kemudian rakyat merasakan tambahan beban,” tegasnya.

DPRD Jatim akan mencari solusi untuk mensubstitusi dampak pemotongan dana transfer agar tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Pembahasan RAPBD terus dilakukan agar program-program yang sedang berjalan dapat disinkronkan dengan baik, sehingga kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama.(Kdm)