DPRD Soroti Rencana Suntikan Modal Rp 20 Triliun ke Bank Jatim

Infosurabaya I Surabaya – Wacana suntikan modal sebesar Rp 20 triliun dari pemerintah pusat kepada Bank Jatim menjadi perhatian serius Komisi C DPRD Jawa Timur. Rencana ini muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat permodalan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia.

Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi, menyatakan pihaknya belum menerima informasi resmi dari direksi maupun komisaris Bank Jatim terkait rencana tersebut. Namun, ia memastikan bahwa Komisi C akan segera mengagendakan pertemuan dengan pihak Bank Jatim untuk membahas detail teknis dan skema pembiayaan yang akan diterapkan.

“Kami belum mendapatkan keterangan resmi dari para direksi maupun komisaris Bank Jatim. Namun, kami akan segera membahas hal ini dalam rapat pembahasan APBD tahun 2026 dengan mitra OPD dan BUMD penghasil Jawa Timur, termasuk Bank Jatim,” ujar legislator dari fraksi PDI Perjuangan ini. Sabtu (11/10/2025).

Baca Juga : Kasus Kredit Fiktif Bank Jatim: DPRD Jatim Desak Transparansi dan Perlindungan Whistleblower

Fuad menjelaskan, Komisi C akan menggali informasi terkait sumber dana Rp20 triliun tersebut, apakah berasal dari Bank Indonesia ataukah Menteri Keuangan tengah menetapkan ratenya seperti apa, tentunya dengan rate bunga yang rendah. Selain itu, pihaknya juga akan menanyakan mengenai tingkat suku bunga yang ditetapkan, yang akan menjadi acuan bagi Bank Jatim dalam menentukan bunga kredit yang sesuai.

“Kami perlu tahu teknisnya seperti apa, skema pembiayaannya bagaimana. Apakah dana ini dari Bank Indonesia atau lembaga lain, dan berapa tingkat suku bunganya. Ini penting agar Bank Jatim bisa menentukan bunga kredit yang cocok,” jelasnya.

Lebih lanjut, Fuad berharap suntikan modal ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur. Ia menekankan pentingnya penyaluran kredit dengan bunga rendah agar dapat menggerakkan perekonomian daerah.

“Harapannya, kredit ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Selain itu, nasabah Bank Jatim yang memiliki kredit konsumtif, seperti ASN, PNS, dan P3K, juga bisa memanfaatkan fasilitas ini. Sehingga, perputaran ekonomi di Jawa Timur bisa meningkat,” pungkas putra sulung Tri Rismaharini ini.

Komisi C DPRD Jawa Timur akan terus mengawal proses ini untuk memastikan suntikan modal tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.(Kdm)