Fanshurullah Asa : Saya Siap Bantu KPK Bongkar Dugaan Korupsi Dalam Jual Beli Gas Di Badan Usaha Niaga Gas

Fanshurullah Asa : Saya Siap Bantu KPK Bongkar Dugaan Korupsi Dalam Jual Beli Gas Di Badan Usaha Niaga Gas (foto : *red)

infosurabaya.com | JAKARTA – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa, menyatakan siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Saksi dalam dugaan korupsi terkait jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Inti Alasindo Energi (IAE). Ketua KPPU, yang akrab dipanggil Ifan, dalam perkara tersebut akan bertindak dalam kapasitasnya sebagai Mantan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada periode Tahun 2017-2021. Perkara tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya saat ini sebagai Ketua KPPU.

Sebelumnya, dalam berbagai pemberitaan di media massa disebutkan bahwa Ifan
dipanggil KPK pada tanggal 14 Mei 2025. Berbeda dari yang diinformasikan media, Ifan belum dapat menghadiri panggilan pada jadwal tersebut dan mengusulkan adanya penjadwalan ulang. Hal ini mengingat karena pada waktu bersamaan, Ifan hadir dalam kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Menteri Hukum RI, yang turut dihadiri antara lain oleh Gubernur Bank Indonesia, perdagangan/” title=”menteri perdagangan”>Menteri Perdagangan RI, Menteri Ekonomi Kreatif RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI. Namun demikian, Ifan mengapresiasi adanya inisiatif KPK dalam kasus tersebut.

“Saya mengapresiasi KPK dalam menindaklanjuti surat pemberitahuan terjadinya praktik
niaga gas bertingkat yang pernah saya kirimkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas
Bumi seiring temuan BPH Migas atas hasil pengawasan kegiatan usaha IAE di akhir tahun
2020, salah satu dokumen yang penting dalam kasus tersebut. Untuk itu saya akan terbuka dan menyampaikan seluruh informasi serta dokumen yang dibutuhkan KPK dalam
penyidikannya. Bagaimanapun, penanganan korupsi sejalan dengan tugas pengawasan
persaingan usaha yang saya jalankan saat ini,” jelas Ifan.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus
dugaan korupsi jual beli gas PGN tersebut, yakni Komisaris PT IAE pada 2006–2023 Iswan
Ibrahim (ISW) dan Direktur Komersial PT PGN pada 2016–2019 Danny Praditya (DP). Kasus tersebut diduga menimbulkan kerugian negara yang mencapai 15 juta dolar AS.

Dalam menangani kasus tersebut, KPK mengagendakan panggilan berbagai Saksi, termasuk Ifan sebagai Kepala BPH Migas pada saat dugaan pelanggaran tersebut terjadi. Hingga rilis ini dikeluarkan, panggilan KPK kepada Ifan tersebut masih dalam penjadwalan.

Dalam konteks ini Ifan berpendapat, penting bagi KPK untuk menyelidiki bukan hanya
dua Badan Usaha yang telah disebut, melainkan juga puluhan Badan Usaha Niaga Hilir Migas lainnya yang memperoleh alokasi gas dari Kementerian ESDM. Patut ditelusuri apakah praktik niaga gas bertingkat juga terjadi setelah tahun 2018 oleh badan usaha lain yang belum terungkap. Ifan juga menegaskan bahwa dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016, tidak terdapat satu pun pasal yang menyebutkan peran BPH Migas secara eksplisit dalam hal alokasi gas maupun pengawasan praktik niaga gas bertingkat.

“Hal ini merupakan tugas dan fungsi dari Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan SKK Migas. BPH Migas hanya berwenang melakukan verifikasi volume niaga gas dari sisi kepentingan perhitungan iuran PNBP, sesuai amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah”, tegasnya.

Sebagai Ketua KPPU, Ifan menjelaskan kolaborasi antara KPPU dan KPK yang telah
dijalankan sejak tahun 2014 sangat penting, karena mayoritas praktik korupsi sering kali
berawal dari persekongkolan, baik secara vertikal, horizontal, maupun kombinasi keduanya.

Persekongkolan tersebut merupakan objek pengawasan KPPU sesuai dengan Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Maka dari itu, penting untuk memperkuat asas
resiprokal atau kesetaraan dalam pertukaran data dan informasi antara kedua lembaga,
mengingat KPPU merupakan lembaga independen yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak
manapun, termasuk Pemerintah.(*red)