FGD BP MPR Kupas Ancaman Oligarki dan Masa Depan Demokrasi Indonesia – Kabar Surabaya

SURABAYA (( Info Surabaya)) — Badan Pengkajian MPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kelompok I bertema “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila” di Surabaya, Rabu (26/11/2025). Forum ini menjadi ruang strategis bagi MPR untuk memetakan ulang arah demokrasi Indonesia di tengah ancaman oligarki, disrupsi digital, serta dinamika politik nasional yang semakin kompleks.

Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan dan anggota BP MPR, di antaranya Prof. Yasonna H. Laoly, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, Denty Eka Widi Pratiwi, Guntur Sasono, Jupri Mahmud, Hasan Basri Agus, Ahmad Basarah, Andreas Hugo Pareira, Lia Istifhama, dan Heri Gunawan.
Tiga akademisi tampil sebagai narasumber: Suko Widodo, Airlangga Pribadi, dan Indah Dwi Qurbana.

Yasonna: Demokrasi Pancasila Perlu Reposisi Serius

Ketua Kelompok I BP MPR sekaligus Ketua Badan Pengkajian MPR, Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, menegaskan perlunya telaah mendalam mengenai konsep kedaulatan rakyat dalam Demokrasi Pancasila, terlebih setelah empat kali perubahan UUD 1945.

“Kami sudah menampung banyak pemikiran dari para pakar tentang bagaimana merujuk Pancasila, khususnya sila kedua dan keempat, serta bagaimana kedaulatan rakyat sejatinya tercermin di dalamnya,” ujarnya.

Yasonna juga menyoroti perkembangan praktik ketatanegaraan, termasuk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan kepala daerah.
“Sudah saatnya kita berpikir dalam banyak hal. Putusan MK mengenai pemilihan langsung dan pemilihan demokratis kepala daerah harus dicermati dalam kerangka Demokrasi Pancasila,” tegasnya.

Ia menilai kajian literatur, termasuk buku yang baru diterimanya dari Dr. Ahmad Basarah yang ditulis Prof. Jimly Asshiddiqie, menjadi referensi penting dalam merumuskan arah penguatan ketatanegaraan ke depan.

Narasumber Soroti Oligarki, Etika Politik dan Lingkungan

Narasumber Airlangga Pribadi menegaskan bahwa etika politik Indonesia sejak perumusannya di BPUPKI berakar pada etika kerakyatan—bukan etika kerajaan. Etika ini dirancang untuk mencegah konsentrasi kekuasaan oleh keluarga maupun kelompok tertentu.

“Penegasan ini penting mengingat demokrasi kontemporer kerap diwarnai kecenderungan oligarki dan konsentrasi kekuasaan,” ujarnya.

Para narasumber juga menekankan bahwa etika lingkungan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari etika Pancasila modern. Pembangunan dinilai harus memperhatikan keberlanjutan ekologi, keselamatan rakyat, serta pemerataan hasil hilirisasi antarwilayah.

Isu-isu strategis lain seperti penghormatan terhadap keberagaman, penguatan hak perempuan, dan perlindungan pekerja rumah tangga juga dinilai sebagai pilar penting pengokohan kedaulatan rakyat.

Partisipasi Publik Jadi Filter Demokrasi

Suko Widodo menyebut partisipasi publik sebagai “filter demokrasi” yang menentukan kualitas kebijakan dan kepemimpinan.
“Masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek demokrasi, tetapi harus menjadi subjek aktif,” ujarnya.

Sedangkan Indah Dwi Qurbana menekankan perlunya memperkuat mekanisme check and balance melalui pembagian dan pemisahan kekuasaan demi menjaga keseimbangan relasi politik dan sosial.

Continue Reading