Gerindra Jatim Soroti Percepatan Pembangunan Atasi Ketimpangan dan Kemiskinan

Infosurabaya I Surabaya – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Namun, persetujuan tersebut diiringi catatan kritis terkait ketimpangan pembangunan dan permasalahan sosial ekonomi di Jawa Timur.

Juru bicara Fraksi Gerindra, Farid Kurniawan Aditama, menekankan pentingnya RPJMD sebagai landasan pembangunan lima tahun ke depan yang mampu menjawab tantangan nyata masyarakat. Ia menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Timur, yang mencapai hampir 4 juta jiwa hingga tahun 2024.

Daerah seperti Madura, Probolinggo, Tuban, dan Ngawi masih tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan. “Pembangunan selama ini terlalu terpusat di wilayah Gerbangkertasusila,” ujar Farid. Senin (14/7/2025).

Gerindra mendesak adanya percepatan pembangunan di wilayah tertinggal melalui skema konektivitas baru dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Madura, Pantura, Mataraman, dan Tapal Kuda. Peningkatan layanan dasar dan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi prioritas.

Fraksi Gerindra juga menyoroti isu kebencanaan. Menimbang sebagian besar wilayah Jawa Timur rawan bencana, Gerindra meminta Pemprov Jatim untuk mampu merespons bencana dalam waktu maksimal 2×24 jam.

Dari sisi keuangan daerah, Gerindra menilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya tumbuh 1,87 persen terlalu rendah dan mendorong kenaikan menjadi 5-7 persen, diiringi efisiensi anggaran berbasis program prioritas. Pengelolaan aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi sorotan.

Banyak aset bernilai miliaran rupiah dinilai mangkrak, sementara beberapa BUMD justru menjadi beban keuangan daerah. Gerindra mendesak dilakukannya masterplan optimalisasi aset daerah dan evaluasi menyeluruh kinerja BUMD.

Sektor pertanian dan perikanan, yang masih menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Timur, juga mendapatkan perhatian. Gerindra menyoroti penurunan kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik regional Bruto (PDRB) dan mendesak langkah konkret seperti hilirisasi produksi, perlindungan lahan pangan, dan pemberian insentif teknologi.

Baca Juga : HUT ke 10, KHAS Surabaya Hotel, Gelar Jalan Santai Sambil Promosikan Wisaata Surabaya Utara 

Masalah sosial juga menjadi perhatian serius. Data tahun 2024 menunjukkan angka perkawinan anak (8.753 kasus), kekerasan (1.800 kasus), dan perceraian (lebih dari 77.000 kasus) yang tinggi. Gerindra menekankan pentingnya pembangunan sosial yang memprioritaskan ketahanan keluarga, pendidikan perempuan, dan peran ibu.

Meskipun mengapresiasi capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang melampaui target, Gerindra mendorong penguatan program lingkungan terintegrasi dengan sektor industri, pertanian, dan pariwisata melalui konsep Green dan Blue Economy.

Terakhir, Gerindra mendorong agar RPJMD selaras dengan program prioritas nasional seperti Sekolah Rakyat, Makanan Bergizi Gratis, dan Koperasi Merah Putih. Fraksi Gerindra berkomitmen untuk mengawal dan mengkritisi pelaksanaan RPJMD agar benar-benar berpihak pada rakyat.(Kdm)