Kasus Bimtek DPRD Surabaya Tahun 2011 Masuk Penyidikan, Polisi Periksa Armuji dan Musyafak Rouf – Kabar Surabaya

Surabaya (( Info Surabaya)) – Penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya memeriksa dua pejabat publik dalam lanjutan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan bimbingan teknis (bimtek) tahun 2011. Perkara tersebut merupakan bagian dari tunggakan kasus lama yang kini kembali dilanjutkan.

Selain Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak juga turut dipanggil dan diperiksa sebagai saksi di Mapolrestabes Surabaya, Kamis (5/2/2026).

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami peran para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan bimtek tersebut.

“Hari ini kami memanggil dua orang, saudara Armuji dan saudara Musyafak. Keduanya diperiksa sebagai saksi,” ujar Edy usai pemeriksaan di Mapolrestabes Surabaya.

Edy menjelaskan, hingga saat ini penyidik telah memeriksa lebih dari 20 saksi dari berbagai unsur, baik penyelenggara maupun peserta bimtek. Pemeriksaan masih akan terus berlanjut dengan memanggil pihak-pihak lain yang dinilai mengetahui atau terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.

Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga telah menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kegiatan bimtek sebagai bagian dari alat bukti penyidikan.

“Dalam waktu dekat kami akan melakukan gelar perkara untuk menentukan penetapan tersangka,” tegas Edy.

Ia juga meluruskan informasi yang beredar terkait dugaan perubahan tanggal dokumen. Menurutnya, pemeriksaan terhadap Armuji bukan berkaitan dengan perubahan tanggal, melainkan merupakan pemeriksaan tambahan.

“Tidak ada perubahan tanggal dokumen. Pak Armuji sebelumnya sudah diperiksa, dan hari ini hanya pemeriksaan lanjutan,” jelasnya.
Edy menambahkan, hasil pemeriksaan seluruh saksi akan menjadi bahan utama dalam gelar perkara guna menentukan langkah hukum selanjutnya.

Kasus bimtek DPRD Surabaya ini kembali menjadi sorotan publik karena menyangkut penggunaan anggaran daerah dan akuntabilitas lembaga legislatif. Kepolisian menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara tersebut secara profesional dan transparan.

Continue Reading