KPK Periksa Tujuh Saksi Baru Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, Termasuk Anggota DPRD Blitar

Infosurabaya I Surabaya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengintensifkan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022.

Pada Kamis (25/9/2025), tujuh orang saksi diperiksa di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur, termasuk seorang anggota DPRD Kota Blitar. Pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari serangkaian penyidikan yang menarik perhatian publik.

Baca Juga :  Jaka Jatim Desak KPK Tangkap Anggota DPRD Jatim Tersangka Korupsi Dana Hibah

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi ketujuh saksi yang diperiksa hari ini meliputi lima pihak swasta, seorang anggota DPRD Kota Blitar, dan satu pihak swasta lainnya. Mereka adalah MAW (Swasta), KUS (Swasta), FV (Swasta), FN (Swasta), MRG (Swasta), YTW (Anggota DPRD Kota Blitar), dan YH (Swasta).

“Ada tujuh orang saksi yang diperiksa terkait dugaan TPK pengurusan dana hibah pokmas dari APBD Jatim tahun anggaran 2021-2022,” jelas Budi, Kamis (25/9/2025) malam.

Pemeriksaan ini diharapkan memperjelas aliran dana dan peran masing-masing pihak. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, juga telah diperiksa KPK pada Kamis, (10/7/2025), di Markas Polda Jawa Timur. Budi Prasetyo menjelaskan lokasi pemeriksaan di Polda Jatim dipilih untuk efisiensi penyidikan, mengingat tim KPK saat itu beraktivitas di wilayah Jawa Timur. Khofifah dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus yang telah menjerat 21 tersangka, terdiri dari empat penerima suap dan tujuh belas pemberi suap.

Empat penerima suap meliputi tiga penyelenggara negara dan satu staf. Sementara, tujuh belas pemberi suap terdiri dari lima belas pihak swasta dan dua penyelenggara negara. Kasus ini merupakan pengembangan dari suap alokasi dana hibah yang diusulkan melalui pokok pikiran (Pokir) dari kelompok masyarakat.

Dugaan korupsi dana hibah Pokmas telah menjadi isu krusial di Jawa Timur. KPK menegaskan komitmennya mengusut tuntas kasus ini hingga ke akarnya, memastikan semua pihak terlibat bertanggung jawab. “Proses penyidikan terus berlanjut, dan KPK akan memberikan informasi lebih lanjut jika ada perkembangan signifikan,” tandas Budi.(Kdm)