Surabaya (( Info Surabaya)) – Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Jawa Timur menyoroti keras kekacauan pengelolaan parkir di Kota Surabaya. Bagi GRIB Jaya, masalah ini tidak sekadar soal tarif atau lahan, tetapi mencerminkan lemahnya ketegasan Pemkot dalam menata sektor yang bersinggungan langsung dengan warga.
Ketua DPD jatim/” title=”GRIB Jaya Jatim”>GRIB Jaya Jatim, Akhmad Miftachul Ulum, menilai persoalan parkir telah berubah menjadi “lahan liar” karena tidak adanya regulasi tegas dan transparan dari pemerintah kota.
“Surabaya ini kota besar, tapi urusan parkirnya seperti tidak bertuan. Tanpa Perwali yang jelas, maka pungli, konflik, dan pengelolaan gelap akan terus berlangsung. Pemkot harus tegas, jangan menutup mata,” tegas Ulum.
Parkir Diwarnai Penyimpangan, Warga Jadi Korban
Ulum menyebut banyaknya pihak yang masuk mengelola parkir tanpa prosedur resmi menjadi pemicu utama kekisruhan. Kondisi ini membuka ruang bagi praktik pungutan liar, ketidakjelasan tarif, hingga gesekan antar-pengelola.
“Pengelolaan parkir sering melibatkan pihak ketiga tanpa kesepakatan yang jelas. Akhirnya warga resah, terjadi pungli, dan situasinya dibiarkan tanpa solusi. Kalau mau dikelola, libatkan RW, Karang Taruna, dan koperasi warga. Kalau tidak, kembalikan ke pemilik tempat. Atau sekalian digratiskan,” ujarnya.
Tegaskan GRIB Jaya Tidak Berkepentingan Ambil Alih Parkir
Dalam isu yang semakin ramai diperbincangkan, Ulum menegaskan bahwa GRIB Jaya tidak memiliki kepentingan sedikit pun untuk menguasai lahan parkir di Surabaya. Ia menyebut klaim semacam itu hanyalah pengalihan dari persoalan utamanya: lemahnya pengaturan pemerintah.
“Saya pastikan, GRIB Jaya tidak pernah, tidak sedang, dan tidak akan memiliki kepentingan mengambil alih parkir. Kami justru ingin memastikan Surabaya terbebas dari pungli dan praktik semrawut yang merugikan warga,” ucapnya.
GRIB Jaya menegaskan akan tetap berdiri di pihak masyarakat apabila terjadi tindakan merugikan warga oleh pihak mana pun.
“Kalau ada oknum yang memeras lewat parkir, itu yang kami lawan. Kami bukan bagian dari masalah, kami ada untuk memastikan warga aman,” tambahnya.
Desak Perwali Tegas: Agar Parkir Tidak Jadi Aset yang Dikuasai Oknum
Ulum menilai regulasi adalah kunci. Tanpa Perwali yang kuat, ia menilai kekacauan parkir hanya akan menjadi ruang bermain bagi oknum-oknum yang selama ini mengambil keuntungan tanpa dasar hukum.
“Parkir harus jadi aset sosial yang bermanfaat bagi warga. Bukan dikuasai orang tertentu tanpa aturan. Pemkot harus menunjukkan ketegasannya, bukan hanya berwacana,” ujar Ulum.
jatim/” title=”GRIB Jaya Jatim”>GRIB Jaya Jatim mendesak agar surabaya/” title=”pemkot surabaya”>Pemkot Surabaya segera mengambil langkah konkret dengan menerbitkan Perwali yang mampu mengakhiri ketidakjelasan dan memastikan pengelolaan parkir berjalan transparan, terukur, dan adil.
“Kalau regulasi tegas diterapkan, konflik bisa ditekan, pungli bisa hilang, dan manfaatnya kembali ke masyarakat. Sudah waktunya Pemkot bertindak, bukan menunggu masalah makin membesar,” pungkasnya.
Continue Reading
- Dipublikasi Pada 27 November 2025
- Baru Saja di Update Pada November 27, 2025
- Temukan Kami di Google News
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
