Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Meningkatkan Layanan Pertanahan yang Lebih Cepat dan Efisien

Surabaya, – Proyek pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kota Surabaya II yang berlokasi di Jalan Medokan Sawah Gang Masjid, Kota Surabaya, resmi selesai dikerjakan. Dengan anggaran sebesar Rp 8,9 miliar, proyek ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pertanahan bagi masyarakat dengan fasilitas yang lebih modern dan nyaman. Gedung baru ini memberikan kesempatan bagi masyarakat Surabaya untuk mengakses layanan pertanahan dengan lebih cepat, efisien, dan transparan.

Pembangunan dimulai pada 18 Juli 2024 dengan peletakan batu pertama oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, Lampri, A.Ptnh, SH, MH. Lampri berharap proyek ini akan menjadi langkah signifikan dalam meningkatkan pelayanan publik di sektor pertanahan.

Agustinus, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menyampaikan bahwa proyek ini merupakan bagian dari program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk tahun 2024. “Tujuan utama pembangunan ini adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan fasilitas yang lebih representatif dan modern. Kami berharap gedung baru ini dapat mempercepat proses administrasi pertanahan,” ujar Agustinus.

Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kota Surabaya II melibatkan berbagai pihak, dengan peran penting dari PPK, penyedia jasa, dan konsultan pengawas. PPK bertugas mengawasi jalannya proyek, memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan perencanaan. Penyedia jasa bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan, sementara konsultan pengawas memastikan bahwa kualitas pekerjaan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Hari Wahyudi, Project Manager dari CV. Al-Fath, menjelaskan bahwa proyek ini memiliki masa pengerjaan selama 169 hari kalender. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk faktor cuaca dan koordinasi teknis, proyek ini tetap berhasil diselesaikan tepat waktu. “Kami berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini sesuai jadwal tanpa mengurangi kualitas atau ketepatan anggaran,” ujar Hari Wahyudi.

Salah satu fokus utama dalam pembangunan Gedung Kantor Pertanahan ini adalah efisiensi anggaran. PPK menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. “Efisiensi anggaran bukan hanya soal penghematan, tetapi juga optimasi sumber daya agar pembangunan berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas,” tambahnya.

Pemilihan material untuk pembangunan gedung dilakukan dengan memperhatikan durabilitas dan harga terbaik. Hal ini bertujuan agar gedung dapat digunakan dalam jangka panjang tanpa memerlukan perawatan berlebihan, sekaligus mengoptimalkan anggaran yang tersedia.

Dengan manajemen waktu yang ketat, proyek ini dapat diselesaikan tepat waktu, menghindari pembengkakan biaya akibat keterlambatan. Pengawasan yang intensif memastikan bahwa potensi penyimpangan atau inefisiensi dapat ditekan, menjadikan anggaran lebih efektif.

Dengan adanya gedung baru yang lebih representatif, diharapkan kualitas layanan pertanahan semakin meningkat. Masyarakat kini dapat mengurus berbagai keperluan administrasi pertanahan dengan lebih mudah, cepat, dan nyaman. Layanan pertanahan yang lebih efisien dan transparan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan publik terhadap pengurusan sertifikat tanah, pengukuran, dan administrasi pertanahan lainnya.

Meskipun proyek ini selesai tepat waktu, terdapat dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang diperkirakan akan menyebabkan tertundanya pekerjaan tahap berikutnya dari pembangunan Gedung BPN Surabaya II pada tahun 2025. Namun, masyarakat berharap agar fasilitas baru ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan terus diawasi agar pelayanan pertanahan semakin profesional dan transparan.

Dengan penyelesaian proyek pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, diharapkan kualitas layanan ATR/BPN semakin meningkat, memberikan kenyamanan serta kepuasan bagi masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah, pengukuran, dan administrasi pertanahan lainnya. Proyek ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik, khususnya dalam sektor pertanahan.