Pemkot Surabaya Bantah Tudingan Pemborosan Anggaran, Lebih Prioritaskan Kepentingan Masyarakat

Infosurabaya I Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membantah tudingan pemborosan anggaran APBD 2025 yang dilontarkan oleh praktisi anggaran, Mauli Fikr.

Pemkot menegaskan bahwa seluruh anggaran yang dialokasikan telah diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat dan kegiatan kemasyarakatan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya, M Fikser, menjelaskan bahwa tidak ada anggaran khusus untuk makan dan minum (mamin) pejabat internal. Anggaran mamin hanya dialokasikan untuk kegiatan kemasyarakatan dan jamuan tamu dari luar kota.

“Rapat internal Pemkot saja tidak ada anggaran mamin. Belanja mamin baru bisa dilakukan kalau ada tamu dari luar atau kegiatan publik,” jelas Fikser, Jumat (26/9/2025).

Fikser juga meluruskan informasi terkait alokasi 557 ribu paket makan lapangan senilai Rp15,3 miliar. Ia memastikan bahwa jumlah tersebut bukan untuk konsumsi Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan untuk kebutuhan acara publik yang melibatkan masyarakat luas.

Baca Juga : Solidaritas Pemuda-Mahasiswa Merah Putih Ungkap Dugaan Mark-Up APBD Surabaya, Soroti Anggaran Tidak Wajar

Selain itu, Pemkot juga membantah adanya anggaran perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp8,63 miliar. Fikser menegaskan bahwa sejak pandemi Covid-19, Pemkot tidak lagi menganggarkan perjalanan luar negeri, kecuali jika seluruh biaya ditanggung oleh pihak penyelenggara. Bahkan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah menghapus total anggaran perjalanan luar negeri pada tahun 2025.

Terkait belanja sewa ribuan kipas angin, tenda, hingga panggung, Fikser menjelaskan bahwa anggaran tersebut kini dipusatkan di satu perangkat daerah untuk efisiensi dan memudahkan pengawasan.

“Peralatan itu juga dipakai untuk acara yang melibatkan masyarakat, bukan pejabat semata,” tambahnya.

Soal pinjaman daerah yang disebut berbunga 13,7 persen, Fikser membantah dan menjelaskan bahwa Pemkot telah menegosiasikan bunga hingga di bawah 6 persen melalui Bank Jatim. Pinjaman tersebut khusus digunakan untuk pembangunan infrastruktur strategis seperti rumah sakit.

Fikser menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya diarahkan untuk infrastruktur yang manfaatnya langsung dirasakan oleh warga. Pengajuan pinjaman pun dilakukan dengan perhitungan fiskal dan kajian risiko yang ketat.(Kdm)