Politik Drainase: Kunci Surabaya Atasi Banjir

Abdul Karim, Founder Urbaning – Center for Urban Studies (foto : *red)

infosurabaya.com | OPINI – Musim hujan sudah di depan mata. Bagi warga Surabaya, kabar ini mungkin menimbulkan campuran antara antisipasi dan kekhawatiran. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, sebab memori akan banjir besar yang melumpuhkan kota-kota lain, seperti yang baru-baru ini terjadi di Denpasar. Banjir di Denpasar menjadi
cermin bagi kita semua bahwa tantangan menghadapi perubahan iklim bukanlah
persoalan sepele.

Banjir adalah fenomena hidrologis yang kompleks, bukan hanya sekadar air yang menggenang. Di dalamnya terdapat banyak faktor, mulai dari intensitas curah hujan yang tinggi, kondisi geografis, hingga infrastruktur kota. Banjir Denpasar, misalnya, tidak hanya disebabkan oleh hujan lebat, melainkan juga oleh s*redem drainase yang kewalahan, ditambah lagi dengan masifnya alih fungsi lahan dan minimnya area resapan.

Sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, Surabaya memiliki karakter*redk yang mirip dengan Denpasar dalam hal kerentanan terhadap banjir. Pembangunan yang pesat, meskipun membawa kemajuan, sering kali mengorbankan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai kawasan resapan air alami. S*redem drainase yang ada pun, meski terus diperbaiki, belum sepenuhnya mampu menampung volume air yang melimpah saat hujan ekstrem.

Namun, menyalahkan sepenuhnya pada infrastruktur juga tidak adil. Faktor perilaku manusia menjadi penting. Sampah yang dibuang sembarangan ke selokan dan sungai menjadi sumbatan permanen, mengurangi kapasitas aliran air secara signifikan. Kesadaran untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan adalah kontribusi nyata yang bisa dilakukan setiap individu.

Lalu, apa yang bisa dilakukan agar Surabaya tidak bernasib sama dengan Denpasar? Normalisasi sungai, pembangunan sumur resapan, dan penambahan pompa air adalah beberapa contoh upaya mitigasi struktural. Namun, upaya ini harus dibarengi dengan kebijakan yang lebih berani. Perlunya peninjauan ulang terhadap tata ruang kota, memastikan ada keseimbangan antara pembangunan dan ketersediaan lahan terbuka hijau.

Pada tataran praktis, partisipasi aktif masyarakat sangat krusial. Kampanye masif tentang pentingnya tidak membuang sampah di saluran air perlu terus digalakkan. Selain itu, diperlukan pendidikan publik tentang pengelolaan air hujan di tingkat rumah tangga, misalnya dengan membuat biopori atau sumur resapan sederhana.

Melampaui itu semua, ada elemen krusial yang sering luput dari perhatian: Politik
Drainase. Mengacu pada riset Yogi Setya Permana (2024) dalam “Drainage
politics: The political economy of flood management in Indonesian cities,” keberhasilan suatu kota dalam mengelola banjir tidak semata-mata bergantung pada pembangunan infrastruktur besar atau alokasi anggaran yang fantastis. Sebaliknya, hal itu sangat bergantung pada kemauan dan kapasitas pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi terhadap pihak-pihak yang melanggar, seperti pengembang properti atau pelaku industri.

Studi Yogi membandingkan Surabaya, Semarang, dan Kabupaten Bandung. Hasilnya mengejutkan. Meskipun Semarang dan Bandung menginvestasikan ratusan juta dolar untuk proyek-proyek mitigasi banjir, jumlah kasus banjir di kedua kota tersebut justru terus meningkat. Di sisi lain, Surabaya dengan investasi yang jauh lebih kecil (hanya sekitar 10% dari anggaran Semarang), menunjukkan tren penurunan kasus banjir yang signifikan. Bahkan, pada tahun 2020, tidak ada kasus banjir yang tercatat di Surabaya meskipun curah hujan tinggi.

Apa yang membuat Surabaya berbeda? Yogi berargumen bahwa keberhasilan Surabaya terletak pada “co-produced enforcement” atau penegakan regulasi yang diproduksi bersama. Ini adalah model di mana pemerintah daerah bekerja sama erat dengan masyarakat sipil, media, dan akademisi untuk memastikan peraturan ditegakkan.

Contohnya, surabaya/” title=”Pemerintah Kota Surabaya”>Pemerintah Kota Surabaya tidak ragu untuk menindak pengembang perumahan besar yang melanggar aturan pembangunan fasilitas drainase. Pemerintah juga memanfaatkan laporan dari warga untuk memantau dan mengambil tindakan cepat terhadap pelanggaran di lapangan.

Situasi ini sangat kontras dengan yang terjadi di Semarang dan Kabupaten Bandung. Di sana, penegakan hukum terhadap perusahaan besar yang melanggar regulasi drainase cenderung lemah. Para pejabat pemerintah, menurut penelitian Yogi, memilih untuk bersikap “forbearance” yaitu, sengaja melonggarkan penegakan hukum untuk mendapatkan keuntungan politik atau material dari pihak swasta. Kolusi antara elit politik, birokrat, dan pelaku bisnis menjadi penghalang utama bagi penegakan regulasi yang efektif. Akibatnya, s*redem drainase yang sudah ada tidak berfungsi optimal karena terganggu oleh kepentingan-kepentingan ilegal.

Fakta ini menjadi pelajaran penting bagi Surabaya. Meskipun kota ini telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam penanganan banjir, tantangan di masa depan akan semakin besar. Pembangunan yang terus berjalan, perubahan iklim, dan potensi munculnya kolusi politik dapat mengikis kemajuan yang sudah dicapai. Oleh karena itu, Surabaya harus terus memperkuat apa yang menjadi kekuatannya: integrasi erat antara pemerintah dan masyarakat.

Maka tentu saja banjir bukanlah takdir, melainkan konsekuensi dari pilihan-pilihan kita. Dengan belajar dari pengalaman kota lain dan mengambil langkah-langkah strategis, Surabaya memiliki potensi besar untuk menghadapi musim hujan tanpa harus terendam banjir parah. Tugas ini adalah tugas kolektif. Pemerintah harus terus mempertahankan komitmen untuk menegakkan regulasi tanpa pandang bulu, sementara masyarakat harus terus menjadi mitra kritis yang aktif dan berani melaporkan pelanggaran. Hanya dengan sinergi inilah Surabaya dapat menjadi kota yang benar-benar tangguh dan tahan terhadap ancaman banjir.

Penulis : Abdul Karim – Founder Urbaning – Center for Urban Studies (Sebuah lembaga penelitian yang berfokus pada isu-isu dan tantangan yang terkait dengan kota dan pembangunan perkotaan, khususnya di Surabaya dan Jawa Timur)