Sekda Jatim: Program Prioritas Tetap Berjalan Meski APBD 2026 Turun

Infosurabaya I Surabaya– Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, memastikan bahwa program-program prioritas Pemerintah Provinsi akan tetap berjalan meskipun pendapatan daerah tahun 2026 mengalami penurunan.

Hal ini disampaikan usai rapat paripurna pembahasan RAPBD 2026 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rabu (12/11/2025)

Meskipun Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat berkurang sekitar Rp2,8 triliun, Pemprov Jatim berhasil meningkatkan pendapatan daerah hingga Rp215 miliar. Peningkatan ini akan dialokasikan untuk membiayai kebutuhan wajib seperti belanja pegawai, layanan rutin, serta program prioritas yang mendukung proyek nasional.

Baca Juga : Pegadaian Targetkan Bank Emas di Awal Tahun Depan

Adhy menjelaskan, Pemprov Jatim akan melakukan efisiensi terhadap kegiatan teknis urusan (TUSI) yang dianggap bisa ditekan tanpa mengganggu pelayanan publik. Prioritas tetap diberikan pada bidang kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Infrastruktur memang mengalami sedikit pengurangan, namun pelayanan publik dipastikan tetap berjalan maksimal.

Sekda Jatim juga menyoroti pentingnya revitalisasi aset milik daerah dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pengurangan pendapatan daerah otomatis membuat kita harus kreatif. Salah satunya dengan memberdayakan lahan-lahan aset pemerintah dan mendorong BUMD lebih produktif,” ujarnya.

Terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, Adhy mengatakan pihaknya sedang melakukan kajian menyeluruh dengan melibatkan unsur buruh dan pengusaha. Penetapan UMP akan mempertimbangkan keseimbangan antara daya saing investasi dan kesejahteraan pekerja, serta memastikan keadilan dan realisme dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Setelah pembahasan RAPBD 2026 tuntas, Pemprov Jatim kini tinggal menunggu penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRD sebelum diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk disahkan. “Kami sedang mengkaji proporsionalitasnya. Jangan sampai daerah dengan UMK kecil semakin tertinggal. Fokus kami adalah membantu sektor UMK kecil agar bisa naik kelas dan buruhnya mendapat pendapatan yang layak,” pungkasnya.(Kdm)