Serap Aspirasi, Pajak Jatim I Perkuat Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan

Serap Aspirasi, Pajak Jatim I Perkuat Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan (foto : *red)

infosurabaya.com | SURABAYA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I bersama 11 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Surabaya menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Transformasi Pelayanan dalam Rangka Optimalisasi SPT Tahunan”.

Kegiatan berlangsung di Aula Kanwil DJP Jawa Timur I dan dihadiri puluhan peserta yang mewakili unsur pemerintah, akademisi, asosiasi, media, pelaku usaha, serta elemen masyarakat. FKP diselenggarakan untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan
publik yang adil, transparan, dan akuntabel melalui partisipasi aktif penyelenggara layanan
dan masyarakat.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Timur
I, Sugeng Pamilu Karyawan, menyampaikan pentingnya FKP sebagai forum dialog dua arah.

“Melalui FKP ini, Kanwil DJP Jawa Timur I beserta unit vertikal mendengarkan aspirasi, saran, dan masukan dari pemangku kepentingan serta pengguna layanan agar dapat selalu
memberikan layanan yang terbaik,” ujarnya.

FKP kali ini difokuskan pada penyempurnaan Standar Pelayanan DJP melalui umpan balik
penyampaian usulan, masukan, serta saran perbaikan langsung dari pemangku kepentingan dan pengguna layanan atas layanan perpajakan di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I.

Dalam sesi paparan, Kanwil DJP Jawa Timur I menjelaskan arah penguatan Standar
Pelayanan DJP seiring perkembangan penyelenggaraan layanan publik dan penyesuaian
terhadap regulasi terbaru. Peserta juga memperoleh edukasi mengenai agenda reformasi
perpajakan, salah satunya implementasi Coretax.

Mulai tahun pajak 2025, seluruh admin*redrasi perpajakan dilakukan melalui Coretax DJP. Itu berarti, SPT Tahunan 2025 juga wajib dilaporkan lewat Coretax sehingga wajib pajak perlu memahami aktivasi akun Coretax, pengajuan dan validasi Kode Otorisasi DJP (KO DJP).

“Melalui FKP, kami menampung aspirasi pemangku kepentingan dan pengguna layanan,
membangun pemahaman bersama hingga solusi yang dapat diimplementasikan. Harapannya, lahir kebijakan yang efektif untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tambah Sugeng.

Kanwil DJP Jawa Timur I menegaskan kembali bahwa seluruh layanan perpajakan tidak
dipungut biaya. Masyarakat diimbau memanfaatkan kanal resmi DJP dan tetap waspada
terhadap pihak yang mengatasnamakan petugas pajak untuk meminta imbalan atas layanan. (*red)