Surabaya (( Info Surabaya)) – Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa semakin nyata dengan diterapkannya sistem E-Katalog Versi 6 melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PJB). Sistem terbaru ini dinilai mampu menutup celah manipulasi dan memperkuat persaingan usaha yang sehat di lingkungan lelang pemerintah.
Senator DPD RI Komite III, Lia Istifhama, memberikan apresiasi atas langkah tersebut karena dinilai akan berdampak langsung terhadap kualitas pengadaan serta tata kelola anggaran daerah yang lebih baik.
Menurut Senator Lia, salah satu penyebab ketidakadilan dalam proses lelang selama ini adalah adanya praktik partisipasi ganda oleh satu entitas atau individu yang mengendalikan sejumlah perusahaan afiliasi dalam satu tender. Praktik tersebut membunuh persaingan dan berpotensi merugikan negara.
Dalam pernyataannya, Lia menegaskan bahwa regulasi baru E-Katalog ikut menutup ruang tersebut. Ia menilai peningkatan fitur sistem elektronifikasi lelang ini membuat rekam jejak pelaku usaha terlihat lebih transparan dan mudah diaudit.
Ia menyampaikan bahwa dengan adanya sistem baru ini, pelaku usaha akan terdorong memperbaiki integritas administrasi serta tanggung jawab mereka dalam mengikuti lelang pemerintah. Dalam pengelolaan proyek, peserta tender kini dituntut menjaga konsistensi kinerja, laporan, hingga dokumentasi agar tetap layak dan dapat dipercaya.
“Dengan E-Katalog versi 6, pelaku usaha otomatis lebih berhati-hati. Mereka akan menjaga rekam jejaknya, laporan audit, dan tanggung jawab pekerjaannya. Kalau pernah bermasalah, rasanya tidak mungkin mereka berani ikut, karena sistem sekarang jauh lebih terbuka dan mudah terdeteksi,” ujar Lia.
Ia juga menambahkan bahwa sistem baru ini secara tidak langsung menumbuhkan iklim persaingan yang lebih sehat. Perusahaan yang selama ini bermain nakal atau memanfaatkan celah administrasi akan kesulitan untuk lolos karena proses verifikasi semakin ketat dan digital.
Implementasi E-Katalog Versi 6 juga merupakan bagian dari agenda nasional untuk mempercepat digitalisasi pemerintahan. Pemprov Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang mendorong efisiensi melalui pengawasan terukur dan terbuka.
Langkah tersebut dinilai selaras dengan aspirasi publik terhadap penggunaan anggaran yang bersih, efektif, serta mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Continue Reading
- Dipublikasi Pada 8 Januari 2026
- Baru Saja di Update Pada Januari 8, 2026
- Temukan Kami di Google News
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
