SURABAYA – Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi momentum penguatan kepastian hukum sekaligus mendorong birokrasi di daerah agar semakin responsif dan berintegritas. Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Azhar Kahfi, menilai arah kebijakan nasional tersebut perlu diterjemahkan melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Menurut Kahfi, penegakan hukum yang tegas harus berjalan seiring dengan pembenahan birokrasi. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akuntabel.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Surabaya itu menyoroti pemberantasan korupsi sebagai salah satu aspek penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia menilai, konsistensi penegakan hukum di tingkat pusat dapat menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
“Reformasi dan penegakan hukum yang tegas merupakan fondasi bagi daerah. Ketika pemerintah pusat menegaskan pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih, pemerintah daerah semakin terdorong mengelola anggaran secara bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Kahfi, Rabu (21/10/2026).
Kepastian Hukum Jadi Fondasi Reformasi Birokrasi
Kahfi berpandangan, kepastian hukum memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang profesional. Aturan yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan agar penyelenggara pemerintahan menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab.
Di tingkat daerah, prinsip tersebut harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang transparan, prosedur yang jelas, serta pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan.
Menurutnya, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada perubahan regulasi atau peluncuran program. Perubahan harus terlihat dari cara aparatur bekerja, mengambil keputusan, dan merespons kebutuhan masyarakat.
Digitalisasi Dorong Pelayanan Lebih Responsif
Selain kepastian hukum, Kahfi menekankan pentingnya digitalisasi pemerintahan untuk mempercepat pelayanan publik dan menyederhanakan proses administrasi.
Ia mendorong Pemerintah Kota Surabaya mengoptimalkan integrasi data serta layanan digital agar masyarakat tidak terbebani prosedur berulang ketika mengurus dokumen atau mengakses layanan pemerintah.
“Digitalisasi bukan sekadar urusan teknologi, melainkan keadilan layanan. Jika data kependudukan dan sosial terintegrasi, warga Surabaya tidak perlu berulang kali mengurus dokumen yang sama atau berpindah-pindah kantor. Ruang pungli pun otomatis makin sempit,” tegasnya.
Kahfi secara khusus mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya menerjemahkan arah kebijakan nasional menjadi pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan akurat.
Ia menilai keberhasilan digitalisasi harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, terutama dalam hal efisiensi waktu, kepastian prosedur, dan kemudahan mengakses layanan.
Meritokrasi Perkuat Integritas Aparatur
Kahfi juga meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya memperkuat sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, pengembangan karier dan promosi jabatan harus didasarkan pada kompetensi, kinerja, serta integritas. Dengan sistem tersebut, birokrasi diharapkan semakin profesional dan mampu memberikan pelayanan yang responsif.
“ASN profesional yang dipromosikan berdasarkan kinerja akan lebih berani dan sigap melayani masyarakat. Meritokrasi harus jadi budaya, bukan sekadar jargon,” ujarnya.
Ia berharap momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dapat memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan publik.
Bagi Kahfi, penguatan kepastian hukum dan reformasi birokrasi harus berjalan beriringan. Penegakan aturan yang konsisten perlu didukung aparatur profesional, sistem pelayanan yang efisien, serta pengawasan yang transparan.
Dengan demikian, pembenahan pemerintahan tidak hanya menjadi agenda di tingkat pusat, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
- Dipublikasi Pada 21 Oktober 2026
- Baru Saja di Update Pada Oktober 21, 2026
- Temukan Kami di Google News
Bagikan ke Media Sosial
Unduh slide siap posting untuk Instagram, TikTok, X & Koran digital
Social Publisher
Posting ke Instagram
