Infosurabaya.com – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melarang sekolah dasar (SD) negeri menggelar pesta perpisahan siswa yang mengharuskan orang tua mengeluarkan biaya hingga memberatkan. Kegiatan kelulusan diminta cukup digelar sederhana di sekolah tanpa pungutan yang membebani wali murid.
Penegasan itu disampaikan Eri menyusul laporan dugaan permintaan iuran Rp 300 ribu kepada wali murid SDN Manukan Wetan IV. Uang tersebut dilaporkan akan digunakan untuk kegiatan tasyakuran perpisahan dan pembelian batik bagi guru.
Menindaklanjuti laporan melalui Hotline Lapor Cak Eri, wali kota menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Febrina Kusumawati untuk mendatangi sekolah tersebut.
“Saya sudah menginstruksikan Kepala Dispendik Surabaya, Bu Febri, untuk mendatangi SDN Manukan Wetan IV. Ada laporan bahwa orang tua atau wali murid diminta iuran untuk membeli batik bagi guru-guru saat acara perpisahan,” kata Eri, Jumat (30/10/2026).
Eri meminta seluruh kepala SD dan SMP negeri di Surabaya tidak menyelenggarakan perpisahan secara berlebihan. Menurutnya, kelulusan siswa tidak harus dirayakan dengan pesta yang membutuhkan biaya besar.
Jika sekolah ingin mengadakan kegiatan, Eri menyarankan tasyakuran sederhana, seperti makan tumpeng bersama di lingkungan sekolah. Dengan begitu, kegiatan tetap bisa berlangsung tanpa membebani orang tua.
“Jika ingin mengadakan kegiatan, cukup dengan tasyakuran sederhana, seperti makan tumpeng bersama di sekolah, tanpa memberatkan orang tua murid,” ujarnya.
Eri menegaskan, keberhasilan pendidikan bukan ditentukan oleh kemeriahan pesta perpisahan, melainkan manfaat ilmu yang diperoleh siswa selama bersekolah.
Ia juga mengingatkan para orang tua agar tetap menjaga hubungan baik dan menghormati perbedaan pendapat dalam menentukan kegiatan sekolah. Perbedaan usulan, kata dia, jangan sampai berkembang menjadi perundungan atau saling menyindir di grup WhatsApp hingga berdampak kepada siswa.
Sementara itu, Kepala Dispendik Surabaya Febrina Kusumawati mengatakan telah mendatangi dan menegur Kepala SDN Manukan Wetan IV. Ia menyebut persoalan tersebut telah diluruskan.
Febri juga meminta seluruh kepala SD dan SMP negeri memastikan tidak ada pungutan yang tidak transparan, termasuk iuran untuk kegiatan sekolah maupun pembelian perlengkapan guru.
“Sudah saya luruskan, sudah saya sampaikan dan saya tegur kepala sekolahnya. Sudah tidak pakai seperti itu,” kata Febri.
Ia meminta sekolah lebih terbuka menerima laporan, saran, maupun kritik dari wali murid. Kepala sekolah juga diminta memantau komunikasi antara wali kelas dan orang tua agar persoalan dapat diselesaikan dengan baik.
Febri berharap kejadian tersebut menjadi evaluasi bagi seluruh sekolah di Surabaya untuk meningkatkan pelayanan dan menciptakan lingkungan belajar yang aman serta nyaman bagi siswa. ((red))
- Dipublikasi Pada 30 Oktober 2026
- Baru Saja di Update Pada Oktober 30, 2026
- Temukan Kami di Google News
Bagikan ke Media Sosial
Unduh slide siap posting untuk Instagram, TikTok, X & Koran digital
Social Publisher
Posting ke Instagram
