Bahas RAPBD 2027, DPRD Surabaya Soroti Rencana Pinjaman Rp 1,3 Triliun

Infosurabaya.com, SURABAYA – DPRD Kota Surabaya menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027. Mulai dari pemerataan pendidikan, perlindungan masyarakat miskin, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, hingga kehati-hatian dalam rencana pinjaman daerah sebesar Rp 1,3 triliun.

Berbagai persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2027, Senin (9/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni dan dihadiri 36 anggota dewan sehingga memenuhi kuorum.

Dalam pembahasan tersebut, DPRD menekankan bahwa APBD tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif berisi angka pendapatan dan belanja. Anggaran daerah harus menjadi instrumen kebijakan publik yang mampu menghadirkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan, serta menyelesaikan persoalan masyarakat.

Juru bicara Fraksi PKS, Johari Mustawan, menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Hal terpenting adalah sejauh mana belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi warga Surabaya,” ungkap Bang Jo.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah alokasi anggaran pendidikan. Dalam RAPBD 2027, fungsi pendidikan dialokasikan sekitar 22,28 persen. Meski telah melampaui batas minimal 20 persen sebagaimana amanat konstitusi, Bang Jo mengingatkan agar penghitungan anggaran tersebut tetap sesuai ketentuan hukum dan metodologi yang berlaku.

Menurutnya, pemenuhan anggaran pendidikan harus diikuti hasil yang terukur, seperti berkurangnya anak tidak sekolah, meningkatnya kualitas pembelajaran, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan.

Selain pendidikan, perlindungan masyarakat miskin dan kelompok rentan juga menjadi perhatian. Dengan angka kemiskinan Surabaya sebesar 3,56 persen pada Maret 2025, masih terdapat sekitar 105 ribu warga miskin yang membutuhkan perhatian berkelanjutan.

Bang Jo mendorong penguatan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sekaligus perluasan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal.

Di sektor ekonomi, kebijakan investasi diharapkan tidak hanya mengejar besarnya modal yang masuk, tetapi juga mampu membuka lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengembangkan UMKM.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur perlu diarahkan pada pemerataan kualitas lingkungan permukiman. Penanganan banjir, perbaikan drainase, jalan lingkungan, sanitasi, akses air bersih, dan peningkatan kualitas permukiman harus disesuaikan dengan kebutuhan serta tingkat kerentanan wilayah.

Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah rencana pinjaman daerah sekitar Rp1,3 triliun dalam RAPBD 2027. Bang Jo mengingatkan agar kebijakan tersebut diperhitungkan secara matang, terutama terkait tujuan penggunaan, kemampuan pembayaran kembali, dan beban fiskal jangka panjang.

“Jangan sampai pembangunan hari ini justru membebani kemampuan fiskal dan pelayanan publik pada masa mendatang. Setiap kebijakan pembiayaan harus diperhitungkan secara matang dan transparan,” tegasnya.

DPRD juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan APBD setelah ditetapkan. Evaluasi berkala, keterbukaan informasi anggaran, dan pelaporan capaian program diperlukan agar setiap rupiah uang rakyat benar-benar memberikan manfaat.

“Ukuran keberhasilan APBD 2027 adalah apakah anak-anak Surabaya semakin mudah memperoleh pendidikan berkualitas, masyarakat semakin mudah mengakses layanan kesehatan, keluarga miskin semakin terlindungi, generasi muda memperoleh pekerjaan layak, dan UMKM semakin berkembang,” pungkas Bang Jo. (ST07)