infosurabaya.com – Bank Indonesia (BI) memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta 38 pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Upaya tersebut diwujudkan melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Jawa Timur yang digelar di Hotel Trans Surabaya, 18 November 2026.
Pertemuan yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi, mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah, sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi sektor produktif.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, mengatakan koordinasi dan harmonisasi kebijakan lintas sektor menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Jawa Timur.
Menurutnya, kewaspadaan perlu ditingkatkan menjelang Nataru. Sebab, peningkatan permintaan musiman, potensi gangguan pasokan akibat El Nino, hingga kenaikan harga komoditas global dapat memengaruhi stabilitas harga di daerah.
“Penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan lintas sektor menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Jawa Timur,” ujar Ibrahim.
BI mendorong penguatan strategi pengendalian inflasi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Langkah ini juga perlu didukung sistem deteksi dini terhadap perkembangan harga dan ketersediaan komoditas pangan.
Secara fundamental, perekonomian Jawa Timur menunjukkan kinerja positif. Pada triwulan III 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,82 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, inflasi Oktober 2026 tercatat sebesar 3,09 persen (yoy) dan diperkirakan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen hingga akhir tahun.
Gubernur Khofifah turut meminta kepala daerah turun langsung memantau perkembangan harga di pasar. Pemerintah kabupaten/kota juga didorong mengoptimalkan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), termasuk melalui misi dagang untuk mengantisipasi ketimpangan pasokan dan disparitas harga antarwilayah.
Selain pengendalian inflasi, BI Jatim juga mendorong penguatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui TP2DD.
Capaian digitalisasi Jawa Timur tercermin dari Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang mencapai 98,25 persen pada semester I 2026. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan tahapan digitalisasi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 38 pemerintah kabupaten/kota.
Penguatan digitalisasi juga dilakukan melalui perluasan QRIS-TAP pada transportasi publik, optimalisasi sistem transaksi pemerintah daerah, penguatan peran Bank Jatim sebagai bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), serta pengembangan infrastruktur digital melalui Jatim Infinity.
Berbagai upaya tersebut mengantarkan Jawa Timur meraih penghargaan TP2DD Terbaik 2026 tingkat provinsi kawasan Jawa-Bali.
Ibrahim menjelaskan, digitalisasi tidak hanya mendorong efisiensi transaksi pemerintah, tetapi juga membuka peluang peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena itu, agenda TP2DD memiliki keterkaitan erat dengan perluasan akses keuangan melalui TPAKD.
Sementara itu, Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Horas V. M. Tarihoran, menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan industri jasa keuangan untuk memperluas pembiayaan produktif serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.
Hingga Oktober 2026, TPAKD telah terbentuk di tingkat provinsi dan seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Program inklusi keuangan yang dijalankan antara lain Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), Laku Pandai, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Simpanan Pelajar (SIMPEL), serta Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).
Melalui HLM tersebut, Bank Indonesia bersama Pemprov Jatim, OJK, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen menindaklanjuti berbagai kesepakatan untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kemandirian fiskal daerah, dan memperluas akses pembiayaan sektor produktif.
Sinergi ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat menjelang Nataru sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berkelanjutan.(bro)
- Dipublikasi Pada 19 November 2026
- Temukan Kami di Google News
Bagikan ke Media Sosial
Unduh slide siap posting untuk Instagram, TikTok, X & Koran digital

