Infosurabaya.com, SURABAYA –Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menginstruksikan jajaran Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kebun Binatang Surabaya (KBS) untuk mengambil alih tugas direksi. Langkah ini diambil untuk mengisi sementara kekosongan jabatan anggota direksi seiring perkembangan proses hukum yang sedang berjalan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya, Syamsul Hariadi mengatakan, langkah ini diambil sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2026 Pasal 44 tentang Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya. Selain itu, Syamsul juga menyampaikan kepada seluruh pegawai Perumda KBS untuk tetap menjalankan operasional perusahaan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
“Kami Pemerintah Kota meminta kepada Dewan Pengawas selaku pelaksana tugas melakukan pengurusan Perumda KBS untuk secara bersama-sama dengan seluruh pegawai menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SOP,” kata Syamsul, Jumat (20/11/2026).
Syamsul menjelaskan, langkah ini diambil untuk menjamin keberlangsungan operasional perusahaan di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Di kesempatan ini, ia juga menyampaikan kepada seluruh jajaran Dewas dan pegawai Perumda KBS untuk tetap fokus menjalankan fungsi dan tanggung jawab perusahaan. Khususnya, lanjut dia, memastikan seluruh kebutuhan perawatan satwa terpenuhi, mulai dari ketersediaan pakan, pemeliharaan kandang dan habitat, hingga pelayanan kesehatan satwa secara berkelanjutan.
“Keberlangsungan operasional Kebun Binatang Surabaya menjadi perhatian utama, karena Kebun Binatang Surabaya memiliki tanggung jawab besar dalam pemeliharaan, perawatan, kesehatan, dan kesejahteraan satwa yang berada di dalamnya,” tegas Syamsul.
Terkait proses hukum yang berjalan, Syamsul menambahkan, bahwa Pemkot Surabaya menghormati dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) selaku aparat penegak hukum (APH). “Kami menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kejati Jatim. Di sisi lain, kesejahteraan satwa tidak boleh terabaikan akibat perkembangan persoalan hukum tersebut,” tandasnya. (*Red)
- Dipublikasi Pada 20 November 2026
- Temukan Kami di Google News
Bagikan ke Media Sosial
Unduh slide siap posting untuk Instagram, TikTok, X & Koran digital

