Infosurabaya.com,Jakarta — Ketua Umum Forum Doktor Komunikasi Indonesia (FDK), Dr. Andi Budi Sulistijanto, S.H., M.I.Kom., mendorong agar visi “Polri Bersama Masyarakat” menjadi pijakan nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kepolisian. Menurut tokoh yang akrab disapa Gus Andi tersebut, keberhasilan institusi Polri tidak hanya diukur dari ketegasan penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan membangun komunikasi yang terbuka, adil, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurut Gus Andi, tagline tersebut memiliki makna strategis dalam membangun paradigma kepolisian modern yang humanis, profesional, responsif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Polri tidak hanya dituntut hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan mitra masyarakat dalam menjaga keamanan serta ketertiban nasional.
“Saya mendukung kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Tagline ‘Polri Bersama Masyarakat’ merupakan pesan strategis yang harus diterjemahkan menjadi kebijakan, perilaku pelayanan, dan tindakan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Gus Andi.
Dalam perspektif ilmu komunikasi, Gus Andi menilai keberhasilan kepemimpinan Polri tidak hanya ditentukan oleh ketegasan dalam penegakan hukum, tetapi juga oleh kemampuan membangun komunikasi dua arah yang terbuka, empatik, dan berkelanjutan.
Menurutnya, kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting bagi institusi kepolisian. Kepercayaan tersebut dibangun melalui konsistensi antara pernyataan dan tindakan, keterbukaan informasi, kecepatan merespons pengaduan, serta kesediaan melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
“Polri harus mampu mendengar sebelum bertindak, menjelaskan sebelum muncul kesalahpahaman, serta memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Komunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi kepada publik, melainkan membangun dialog, mendengar aspirasi, dan menghadirkan solusi,” tegasnya.
Gus Andi menambahkan, komunikasi publik yang efektif juga harus didukung oleh keterbukaan terhadap kritik yang konstruktif. Kritik masyarakat hendaknya dipandang sebagai bagian dari mekanisme evaluasi dan perbaikan institusi, sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab.
Gus Andi mengusulkan tiga agenda strategis yang dapat memperkuat implementasi visi Polri Bersama Masyarakat.
Pertama, transformasi pelayanan publik. Polri perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, mudah diakses, transparan, profesional, dan berkeadilan. Setiap laporan maupun pengaduan masyarakat harus ditangani secara serius dengan mekanisme tindak lanjut yang jelas.
Kedua, penguatan komunikasi partisipatif. Kemitraan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, komunitas pemuda, dan berbagai elemen sipil perlu diperkuat. Forum dialog yang rutin dapat menjadi ruang untuk mendeteksi persoalan sosial, mencegah konflik, dan membangun solusi bersama.
Ketiga, penguatan integritas dan akuntabilitas. Kepercayaan masyarakat akan tumbuh ketika penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan tidak tebang pilih. Setiap anggota Polri harus menjadi representasi nilai-nilai keadilan dan pengabdian kepada negara.
Menurut Gus Andi, sebagai aktivis NU dan juga Wakil Ketua Lakpesdam PBNU 2015 – 2021.ketiga agenda tersebut harus disertai indikator kinerja yang terukur agar keberhasilan program tidak hanya dinilai dari banyaknya kegiatan, tetapi juga dari peningkatan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat.
Lebih lanjut, Gus Andi menegaskan bahwa Polri dan masyarakat pada dasarnya memiliki kepentingan yang sama, yaitu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, damai, dan mendukung kehidupan sosial serta pembangunan nasional.
Karena itu, hubungan kepolisian dengan masyarakat tidak boleh semata-mata bersifat formal atau muncul ketika terjadi persoalan keamanan. Kemitraan harus dibangun dalam kehidupan sehari-hari melalui kehadiran polisi yang mudah dijangkau, komunikasi yang bersahabat, dan penyelesaian masalah yang mengedepankan hukum serta penghormatan terhadap hak masyarakat.
“Polri yang kuat bukan hanya Polri yang memiliki kewenangan, tetapi Polri yang mendapatkan kepercayaan. Kewenangan harus dijalankan dengan tanggung jawab, ketegasan harus disertai kebijaksanaan, dan penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap martabat manusia,” ungkapnya.
Gus Andi berharap kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dapat menjadi momentum untuk memperkuat reformasi institusi, meningkatkan profesionalisme anggota, serta memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Sebagai Ketua Umum Forum Doktor Komunikasi Indonesia, juga akademisi,penulis buku Referensi Prabowo Subianto, Mendayung Perahu Menggapai Istana.dan beberapa buku Komunikasi.Gus Andi menyatakan bahwa kalangan akademisi dan pakar komunikasi memiliki tanggung jawab untuk turut memberikan pemikiran, kajian, serta rekomendasi yang objektif bagi penguatan komunikasi kelembagaan dan pelayanan publik.
Dukungan terhadap Kapolri, menurutnya, harus ditempatkan dalam semangat kebangsaan dan kepentingan publik. Dukungan bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan, melainkan memberikan ruang bagi kepemimpinan untuk bekerja sekaligus mendorong perbaikan secara konstruktif.
“Harapan kita sederhana, tetapi sangat mendasar: masyarakat merasa aman, mendapatkan pelayanan yang adil, berani menyampaikan aspirasi, dan percaya bahwa hukum hadir untuk semua. Jika masyarakat merasa dilindungi dan dihormati, di situlah makna sesungguhnya dari Polri Bersama Masyarakat,” pungkas Gus Andi.(Red)
- Dipublikasi Pada 18 Oktober 2026
- Baru Saja di Update Pada Oktober 18, 2026
- Temukan Kami di Google News
Bagikan ke Media Sosial
Unduh slide siap posting untuk Instagram, TikTok, X & Koran digital
Social Publisher
Posting ke Instagram
