Infosurabaya.com — Menjelang pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, isu panas mengenai dugaan risywah atau politik uang kembali mencuat.
Informasi yang dihimpun dari sumber internal menyebut adanya dugaan pengondisian sejumlah muktamirin di Surabaya. Bahkan, muncul klaim bahwa setiap delegasi mendapatkan imbalan hingga Rp50 juta per orang.
“Saya mendapat informasi dari beberapa pengurus, angka Rp50 juta itu disebut sebagai pembayaran awal atau DP,” ujar sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Menurut sumber tersebut, pengondisian peserta diduga tidak hanya berlangsung di Asrama Haji Sukolilo, tetapi juga di sejumlah hotel di wilayah Surabaya dan sekitarnya.
Setiap PCNU disebut mengirim empat perwakilan, yakni Rais Syuriyah, Katib, Ketua Tanfidziyah, dan Sekretaris.
Lebih jauh, sumber tersebut mengklaim adanya keterlibatan sejumlah tokoh yang berkaitan dengan pelaksanaan maupun kontestasi Muktamar. Nama Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Prof Mohammad Nuh, hingga KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) disebut dalam narasi pengondisian tersebut.
Namun, tuduhan tersebut belum terverifikasi secara independen dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta. Tidak ditemukan bukti publik yang cukup untuk memastikan adanya transaksi Rp50 juta per delegasi maupun keterlibatan pribadi tokoh-tokoh tersebut dalam praktik suap.
Gus Ipul sendiri sebelumnya menegaskan bahwa seluruh proses Muktamar ke-35 NU berjalan melalui mekanisme organisasi dan mengacu pada AD/ART serta aturan perkumpulan. Ia juga meminta kader NU tidak terombang-ambing oleh berbagai isu yang beredar di media sosial. (Muktamar NU 2026)
Sementara itu, informasi resmi panitia menyebut Muktamar ke-35 NU akan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Panitia menyatakan persiapan telah mencapai lebih dari 85 persen dan menyiapkan akomodasi bagi lebih dari 3.000 peserta. (Muktamar NU 2026)
Di tengah panasnya kontestasi, tudingan risywah menjadi isu yang berpotensi mengguncang marwah forum tertinggi NU. Jika benar, praktik politik uang bukan sekadar persoalan nominal, tetapi menyentuh persoalan integritas, independensi dan legitimasi hasil Muktamar.
A’wan PBNU KH Abdul Muhaimin bahkan mendesak agar kandidat yang terbukti terlibat langsung maupun tidak langsung dalam praktik risywah didiskualifikasi.
“Muktamirin dan muktamirat harus berani melawan praktik tersebut. Jangan sampai Muktamar yang digelar di tanah kelahiran para muassis NU justru ternoda oleh politik uang,” demikian pernyataan yang dikutip dari sumber internal.
Sebab, Muktamar ke-35 NU bukan sekadar perebutan kursi kepemimpinan. Forum ini akan menjadi ujian besar apakah proses demokrasi organisasi mampu dijaga dari praktik yang dapat merusak kepercayaan warga Nahdliyin.
- Dipublikasi Pada 27 Agustus 2026
- Baru Saja di Update Pada Agustus 27, 2026
- Temukan Kami di Google News
