Pemkot Surabaya Didorong Rancang Raperda Penahanan Ijazah oleh Sekolah

Infosurabaya.com, SURABAYA – DPRD Surabaya bersama Pemkot Surabaya sedang merancang rancangan peraturan daerah tentang penahanan ijazah siswa. Sebab, meski sudah sempat mencuat dan viral di Kota Pahlawan, penahanan ijazah masih terjadi.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, dr Michael Leksodimulyo, mengungkapkan ada kasus seorang siswa dari keluarga tidak mampu yang terhambat melanjutkan pendidikan lantaran ijazah SMP miliknya masih berada di tangan sekolah swasta. Padahal siswa tersebut sebenarnya telah mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Selai itu, kondisi sosial ekonominya juga tercatat masuk dalam kelompok desil penerima bantuan.

Namun, karena persoalan administrasi yang berkaitan dengan ijazah membuat kesempatan anak tersebut untuk melanjutkan pendidikan menjadi terhambat.

“Kalau sekolah menahan ijazah sampai membuatnya tidak bisa melanjutkan pendidikan, itu merupakan kejahatan pendidikan. Kami berharap tahun 2027 persoalan ini diatur dalam Perda,” ujarnya.

Ia mendorong DPRD bersama Pemerintah Kota Surabaya menyusun aturan yang memberikan kepastian hukum. Aturan itu sekaligus melarang praktik penahanan ijazah yang berdampak pada keberlanjutan pendidikan siswa.

Anggota Komisi D lainnya, Imam Syafii, turut menyoroti hambatan administrasi yang kerap dihadapi anak-anak dari keluarga miskin ketika hendak mengakses layanan pendidikan. Ia menegaskan, keterbatasan ekonomi keluarga tidak boleh menjadi alasan yang menyebabkan anak kehilangan kesempatan bersekolah. Menurutnya, pemerintah perlu melihat kondisi riil masyarakat dan tidak hanya terpaku pada kelengkapan persyaratan administratif.

Imam juga mengungkap adanya keluarga yang akhirnya membatalkan niat menyekolahkan anak karena tidak mampu memenuhi sejumlah persyaratan administrasi.

“Jangan sampai anak-anak dari keluarga miskin justru tidak bisa sekolah karena persoalan administrasi,” tegas Imam.

Sementara itu, Kepala Bakumkarsa Pemkot Surabaya, Sidharta Praditya Revienda Putra, menyatakan terbuka terhadap kemungkinan memasukkan persoalan penahanan ijazah dalam pembahasan perubahan regulasi pendidikan di Kota Surabaya.

Ia menjelaskan, perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah masuk dalam agenda rancangan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) 2027. Usulan tersebut merupakan inisiatif Komisi D DPRD Surabaya.

“Untuk Propemperda 2027, salah satunya adalah perubahan perda tentang penyelenggaraan pendidikan. Itu merupakan inisiatif Komisi D. Mungkin di situ kita bisa berdiskusi lebih lanjut,” kata Sidharta.

Masuknya perubahan Perda Penyelenggaraan Pendidikan dalam agenda Propemperda 2027 membuka ruang bagi DPRD dan Pemkot Surabaya untuk merumuskan aturan yang lebih tegas terkait persoalan penahanan ijazah. (ADV-*Red)