infosurabaya.com – Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan melalui penguatan neraca pangan di wilayah Jawa. Langkah ini menjadi semakin penting untuk mengantisipasi potensi dampak El Nino terhadap produktivitas pertanian, ketersediaan pasokan, hingga stabilitas harga pangan.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penguatan Neraca Pangan Wilayah Jawa Tahun 2026 di Yogyakarta, 13 November 2026. Mengusung tema “Penguatan Neraca Pangan Jawa untuk Mendukung Stabilitas Pasokan Pangan Nasional”, forum ini menjadi wadah koordinasi untuk menyamakan data produksi, kebutuhan konsumsi, stok, serta distribusi pangan antarwilayah.
Rapat dipimpin Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Rifki Ismal, bersama perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, serta sejumlah kementerian dan pemerintah daerah se-Jawa.
Penguatan neraca pangan diarahkan untuk meningkatkan akurasi penghitungan produksi, menyempurnakan estimasi kebutuhan konsumsi, serta memperluas pencatatan perdagangan antarwilayah, terutama pada simpul-simpul perdagangan utama.
Dengan data yang lebih akurat dan terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat memetakan kondisi surplus maupun defisit pangan secara lebih tepat. Informasi tersebut juga menjadi landasan dalam menentukan kebijakan pengendalian inflasi dan menjaga ketahanan pangan daerah.
Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Muhamad Mawardi, menekankan pentingnya tata kelola pangan melalui pendekatan Satu Data, Satu Peta, dan Satu Aksi.
Pendekatan Satu Data dilakukan dengan mengintegrasikan informasi produksi, stok, kebutuhan, perdagangan antarwilayah, dan harga pangan. Sementara Satu Peta digunakan untuk memetakan sentra produksi, wilayah konsumsi, serta jalur distribusi logistik.
Selanjutnya, Satu Aksi diwujudkan melalui kesepakatan langkah konkret dan penentuan wilayah prioritas intervensi.
Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Fauzan Hasan, mendorong pemerintah daerah memperkuat kelembagaan dan koordinasi antarperangkat daerah dalam penyediaan serta pemutakhiran data pangan.
Menurutnya, hasil analisis neraca pangan harus menjadi dasar penyusunan perencanaan strategis daerah, termasuk penentuan target program dan alokasi anggaran. Dengan demikian, neraca pangan tidak hanya menjadi instrumen pemantauan, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan dan pelaksanaan intervensi yang tepat sasaran.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Indra Wijayanto, menjelaskan neraca pangan disusun dalam proyeksi tahunan dengan rincian bulanan. Langkah ini diperlukan untuk mengidentifikasi potensi surplus dan defisit komoditas pangan di setiap daerah.
Bapanas juga mendorong pembentukan tim penyusun neraca pangan lintas instansi yang ditetapkan oleh kepala daerah. Selain itu, pemetaan Indeks Perkembangan Harga (IPH) perlu dilakukan lebih terperinci dengan mempertimbangkan besaran kenaikan harga, posisi harga terhadap harga acuan, serta kondisi pasokan dan distribusi.
Tantangan penguatan neraca pangan juga semakin besar seiring implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inspektur Utama Badan Gizi Nasional, Gustanty Dian Fitrilia, menyebut wilayah Jawa memiliki 16.516 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total 35,19 juta penerima manfaat.
Besarnya kebutuhan tersebut membutuhkan perencanaan pasokan dan distribusi pangan yang lebih terukur. BGN telah menyusun estimasi kebutuhan pangan berdasarkan data harian SPPG melalui Sistem Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN).
Ke depan, BGN mengusulkan integrasi data dan pengembangan sistem peringatan dini atau early warning system untuk meningkatkan akurasi proyeksi kebutuhan sekaligus mengantisipasi ketidakseimbangan pasokan.
Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah se-Jawa juga mengungkap sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan data perdagangan antarwilayah, perbedaan sumber dan metodologi penghitungan, hingga perlunya penyempurnaan estimasi kebutuhan pangan.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, BPS mendorong perbaikan proses bisnis pendataan Perdagangan Antarwilayah (PAW), termasuk perluasan cakupan survei dan integrasi data administratif lintas instansi. Dukungan digitalisasi juga disiapkan melalui pengembangan E-Manifest SUMBA oleh Kementerian Perhubungan dan INATRADE-OSS oleh Kementerian Perdagangan.
Rapat koordinasi ini menghasilkan lima arah penguatan neraca pangan Jawa. Meliputi optimalisasi neraca pangan sebagai basis early warning system, penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi serta integrasi data, penyempurnaan metodologi penghitungan, dan perluasan pencatatan arus masuk serta keluar komoditas pangan strategis.
Melalui langkah tersebut, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah berharap neraca pangan dapat menjadi instrumen yang semakin akurat dan akuntabel. Penguatan ini sekaligus diharapkan mendukung efektivitas pengendalian inflasi pangan, menjaga kelancaran distribusi, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.(bro)
- Dipublikasi Pada 20 November 2026
- Temukan Kami di Google News
Bagikan ke Media Sosial
Unduh slide siap posting untuk Instagram, TikTok, X & Koran digital

