Eks Dirut Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS), Choirul Anwar menjalani pemberkasan serah terima dari Kejati Jatim ke Kejari Surabaya. (Foto: Istimewa)
Infosurabaya.com – Mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS), Choirul Anwar, resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Ia menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp 10 miliar.
Pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap II dilakukan penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), Senin (16/11) malam.
Kasi Intelijen Kejari Surabaya, Yogi Aryanto, mengatakan pelimpahan berlangsung di Ruang Bidang Pidsus Kejati Jatim. Jaksa menerima sejumlah barang bukti, mulai dari delapan boks kontainer berisi dokumen, buku rekening, laptop, telepon seluler, uang tunai, hingga aset tanah dan bangunan.
“Penuntut umum melanjutkan penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim sambil menunggu proses pelimpahan ke pengadilan,” kata Yogi saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).
Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan PDTS KBS selama periode 2016-2024, saat Choirul menjabat direktur utama.
Tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Akibatnya, keuangan negara cq Pemerintah Kota Surabaya diperkirakan merugi sekitar Rp 10 miliar.
Yogi menjelaskan, dugaan penyimpangan dilakukan dengan memerintahkan saksi berinisial S, yang saat itu menjabat Kepala Departemen Accounting & Finance, untuk mengeluarkan uang kas perusahaan.
Pengeluaran tersebut kemudian dilengkapi dokumen administrasi yang seolah-olah menunjukkan dana digunakan untuk kebutuhan operasional KBS. Di antaranya pembelian pakan satwa, perbaikan kandang, serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
“Namun, pada kenyataannya uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka,” ungkap Yogi.
Atas perkara tersebut, Choirul dijerat dengan dua alternatif dakwaan. Jaksa menggunakan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Alternatif dakwaan lainnya menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Setelah pelimpahan tahap II, penanganan perkara beralih ke penuntut umum. Jaksa selanjutnya menyiapkan pelimpahan perkara ke pengadilan untuk menguji dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan KBS selama delapan tahun tersebut. ((red))
- Dipublikasi Pada 18 November 2026
- Temukan Kami di Google News
Bagikan ke Media Sosial
Unduh slide siap posting untuk Instagram, TikTok, X & Koran digital

