infosurabaya.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Perwakilan Bank Indonesia (BI), Jawa Timur dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan ketersediaan bahan pokok dan barang penting menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 dalam kondisi mencukupi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai potensi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama cabai rawit, bawang merah, telur ayam hingga minyak dan gula.
Langkah tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jawa Timur 2026 yang dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, pertemuan tersebut melibatkan seluruh pimpinan daerah, mulai gubernur hingga bupati dan wali kota se-Jawa Timur dengan dukungam BI dan OJK. Forum ini bertujuan memastikan kesiapan pasokan, stabilitas harga, serta kelancaran distribusi kebutuhan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Menurut Adi, berdasarkan pemaparan sejumlah pemangku kepentingan, mulai Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Perum Bulog hingga Pertamina, stok kebutuhan pokok dan barang penting dipastikan mencukupi.
“Insya Allah stok kebutuhan Nataru cukup, harga dapat terkendali dan tetap terjangkau, serta distribusi akan terus diawasi agar tersalurkan dengan baik,” ujar Adi Karyono.
Ia menegaskan, koordinasi lintas sektor dan komunikasi antardaerah akan terus diperkuat untuk mengantisipasi apabila terjadi kendala pasokan maupun distribusi di lapangan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan tiga komoditas yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi menjelang Nataru. Berdasarkan catatan historis inflasi periode 2023-2025, komoditas tersebut meliputi cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras.
Untuk mengantisipasinya, Pemprov Jatim bersama pemerintah kabupaten dan kota memperkuat strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Sejumlah langkah disiapkan melalui Gerakan Pangan Murah, Pasar Murah, EPIK Mobile, pemantauan harga, serta pengawasan pasar. Pemerintah juga memperkuat Kerja Sama Intra Provinsi (KIP) dan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), khususnya antara wilayah surplus dan daerah yang mengalami kekurangan pasokan.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim menyampaikan, kondisi perekonomian Jawa Timur masih menunjukkan kinerja positif. Pada Triwulan III 2026, ekonomi Jatim tumbuh 5,82 persen secara tahunan atau year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.
Pertumbuhan tersebut ditopang konsumsi rumah tangga yang mencapai 5,68 persen dan investasi sebesar 8,69 persen.
Namun, Ibrahim mengingatkan stabilitas harga tetap harus dijaga. Inflasi Jawa Timur pada Oktober 2026 tercatat 3,09 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,23 persen.
“Momentum pertumbuhan ekonomi Jatim yang kuat ini harus terus dijaga. Stabilitas menjadi fondasi, sementara peningkatan produktivitas menjadi penggerak pertumbuhan yang lebih tinggi, berkualitas, dan inklusif,” kata Ibrahim.
Selain pengendalian inflasi, pertemuan tersebut juga membahas percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah dan perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Adi Karyono menyebutkan, tingkat digitalisasi transaksi keuangan daerah di Jawa Timur saat ini telah mencapai 98,3 persen. Meski tergolong tinggi, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan, termasuk penguatan ekosistem elektronifikasi transaksi, penggunaan kartu kredit pemerintah, serta kerja sama dengan pihak ketiga.
Ibrahim menjelaskan, ketiga tim yang terlibat dalam pertemuan tersebut memiliki mandat berbeda, tetapi saling mendukung. TPID berfokus menjaga stabilitas ekonomi, TP2DD mendorong efisiensi melalui digitalisasi transaksi, sedangkan TPAKD memperluas akses layanan keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM.
Melalui penguatan ketiga sektor tersebut, Jawa Timur diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(bro)
- Dipublikasi Pada 18 November 2026
- Temukan Kami di Google News
Bagikan ke Media Sosial
Unduh slide siap posting untuk Instagram, TikTok, X & Koran digital

