Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja saat memberikan keterangan 4 tersangka baru kasus KUR fiktif di BNI Jember. (Foto: Istimewa)
Infosurabaya.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur terus menelusuri penggunaan dana dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS). Penyidik juga mendalami dugaan pemberian honorarium kepada pihak ketiga, termasuk kemungkinan adanya aliran dana kepada anggota DPRD Surabaya.
Dalam perkara yang ditaksir merugikan negara Rp 3,2 miliar itu, penyidik sementara menemukan penggunaan dana untuk sejumlah kebutuhan internal perusahaan. Di antaranya operasional bahan bakar minyak (BBM), pembayaran tunjangan hari raya (THR), dan honorarium.
“Fakta sementara, dana digunakan untuk operasional BBM, pembayaran THR, dan honorarium di internal PT KBS. Nanti kami dalami lagi, termasuk kemungkinan adanya tersangka lain,” kata Aspidsus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (21/11/2026).
Dugaan aliran dana ke anggota DPRD Surabaya mencuat setelah muncul informasi seorang anggota dewan mengembalikan honorarium kepada pihak KBS. Namun, Punia mengaku belum menerima informasi tersebut dan memastikan penyidik akan mendalaminya.
“Belum ada informasi itu. Nanti akan kami dalami lagi,” ujarnya.
Dalam kasus ini, Kejati Jatim telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS Moch Nahroni (MN), Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS Nurika Widyasanti (NW), anggota Badan Pengawas PDTS KBS Eliya Erni Suprapto (EES), serta advokat Kantor Ma’ruf Syah dan Partner, Moh. Ma’ruf Syah (MM).
Keempat tersangka dijerat dengan pasal primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 18 UU Tipikor.
Sementara itu, dakwaan subsider menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor.
Kejati Jatim masih mendalami penggunaan dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara dugaan korupsi yang merugikan negara Rp 3,2 miliar tersebut.
((red))
- Dipublikasi Pada 21 November 2026
- Temukan Kami di Google News
Bagikan ke Media Sosial
Unduh slide siap posting untuk Instagram, TikTok, X & Koran digital

