infosurabaya.com – Jawa Timur menempati peringkat ketiga nasional dalam jumlah bank yang izin usahanya dicabut dan menjalani proses likuidasi. Sejak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) beroperasi pada 2005 hingga 6 Oktober 2026, tercatat sebanyak 20 bank di Jawa Timur mengalami kondisi tersebut.
Secara nasional, jumlah bank yang telah dicabut izin usahanya mencapai 161 bank. Sebagian besar berasal dari kelompok Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Kepala Kantor Perwakilan LPS II Surabaya, Bambang Samsul Hidayat, mengungkapkan data tersebut dalam Media Briefing Triwulan IV 2026 di Surabaya, Rabu (11/11/2026).
Bambang menjelaskan, dari total bank yang masuk proses likuidasi, sebanyak 141 merupakan BPR, 19 BPRS, dan satu bank umum.
Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah bank dilikuidasi tertinggi, yakni 48 bank. Posisi kedua ditempati Sumatera Barat dengan 25 bank. Setelah Jawa Timur dengan 20 bank, terdapat Jawa Tengah sebanyak 13 bank dan Bali 12 bank.
Dari total 161 bank tersebut, sebanyak 138 telah menuntaskan proses likuidasi. Rinciannya terdiri atas 123 BPR, 14 BPRS, dan satu bank umum.
Sementara itu, 23 bank lainnya masih dalam proses penyelesaian. Jawa Timur tercatat memiliki dua bank yang belum menyelesaikan likuidasi. Jumlah serupa juga terjadi di Jawa Tengah, sedangkan Jawa Barat masih memiliki enam bank dan Sumatera Barat tiga bank dalam proses tersebut.
Persoalan kesehatan perbankan juga masih terlihat sepanjang 2026. Hingga 6 Oktober, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 14 BPR dan BPRS. Selanjutnya, proses penanganan bank-bank tersebut diserahkan kepada LPS.
LPS Catat Klaim Penjaminan Rp5,94 Triliun
Di sisi perlindungan nasabah, LPS mencatat nilai simpanan yang berkaitan dengan klaim penjaminan sejak 2005 hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp5,94 triliun. Nilai tersebut mencakup 564.954 rekening nasabah dari bank-bank yang dicabut izin usahanya.
Dari jumlah tersebut, simpanan yang memenuhi persyaratan pembayaran mencapai Rp5,34 triliun atau 89,95 persen, dengan total 540.343 rekening.
Adapun simpanan yang dinyatakan tidak layak dibayar mencapai Rp596,98 miliar atau 10,05 persen, yang berasal dari 24.611 rekening.
LPS mencatat realisasi pembayaran klaim telah mencapai Rp3,69 triliun. Pembayaran dilakukan berdasarkan ketentuan penjaminan, termasuk batas maksimal perlindungan sebesar Rp2 miliar untuk setiap nasabah pada satu bank.
Besaran pembayaran juga memperhitungkan kewajiban nasabah melalui mekanisme perjumpaan utang serta hasil penyelesaian transaksi nasabah yang diterima LPS.
Bunga Tinggi Bisa Menggugurkan Penjaminan
Salah satu hal yang perlu diperhatikan masyarakat adalah ketentuan tingkat bunga simpanan. Sebab, bunga yang melampaui Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) menjadi faktor terbesar penyebab simpanan dinyatakan tidak layak dibayar.
Berdasarkan data LPS, simpanan yang tidak memenuhi ketentuan akibat bunga melebihi TBP mencapai Rp417,94 miliar atau sekitar 70 persen dari total simpanan tidak layak bayar.
Selain itu, terdapat simpanan senilai Rp143,39 miliar atau 24,02 persen yang tidak memenuhi persyaratan karena kondisi bank. Faktor lainnya adalah simpanan yang tidak tercatat dalam pembukuan bank, dengan nilai Rp35,65 miliar atau 5,97 persen.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan LPS tidak berlaku secara otomatis terhadap seluruh dana nasabah. Ada sejumlah ketentuan yang wajib dipenuhi agar simpanan mendapatkan jaminan ketika sebuah bank mengalami pencabutan izin usaha.
Kenali Prinsip 3T agar Simpanan Dijamin LPS
Untuk memperoleh perlindungan penjaminan, nasabah perlu memahami prinsip 3T yang menjadi persyaratan LPS.
Pertama, simpanan harus tercatat dalam pembukuan bank. Artinya, nasabah perlu memastikan dana yang disimpan tercatat secara resmi dan sesuai dengan administrasi perbankan.
Kedua, tingkat bunga simpanan tidak boleh melebihi TBP yang ditetapkan LPS. Karena itu, masyarakat perlu berhati-hati terhadap tawaran bunga simpanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan ketentuan penjaminan.
Ketiga, nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, termasuk tindakan yang dapat menyebabkan simpanan tidak memenuhi persyaratan penjaminan.
Pemahaman terhadap ketiga ketentuan tersebut menjadi penting agar masyarakat tidak hanya mempertimbangkan besarnya bunga ketika memilih tempat menyimpan uang, tetapi juga memperhatikan keamanan dan kepastian perlindungan dana.
Di sisi lain, kondisi tersebut menjadi pengingat bagi industri perbankan untuk memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan pengawasan. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kesehatan lembaga keuangan sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional.(bro)
- Dipublikasi Pada 12 November 2026
- Temukan Kami di Google News
Bagikan ke Media Sosial
Unduh slide siap posting untuk Instagram, TikTok, X & Koran digital
Social Publisher
Posting ke Instagram
