infosurabaya.com – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendorong perguruan tinggi di Indonesia memperkuat kolaborasi melalui skema konsorsium. Strategi ini diarahkan untuk mengubah pola persaingan antarkampus menjadi kerja sama yang menghasilkan solusi nyata bagi persoalan masyarakat, mulai dari kemiskinan hingga stunting.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan, menegaskan perguruan tinggi tidak cukup hanya berperan sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kampus juga harus menjadi bagian dari solusi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Fauzan dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) di Airlangga Convention Center (ACC), Kampus MERR-C Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Kamis (12/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia membawakan materi tentang Penguatan Peran Perguruan Tinggi Berbasis Konsorsium.
“Pendidikan tidak cukup hanya dimaknai sebagai gedung-gedung tempat berlangsungnya aktivitas pembelajaran. Ada misi besar di dalamnya, yakni bagaimana perguruan tinggi hadir di tengah sendi-sendi kehidupan dan memberikan kontribusi nyata untuk memajukan serta menyejahterakan masyarakat,” ujar Fauzan.
Menurutnya, tantangan pembangunan sumber daya manusia masih menjadi pekerjaan besar yang harus dijawab bersama. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan nasional pada 2025 mencapai 8,25 persen atau sekitar 23,35 juta jiwa. Dari kelompok tersebut, hanya sekitar 2 persen kepala keluarga miskin yang berpendidikan tinggi.
Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka dari kalangan lulusan perguruan tinggi pada 2026 mencapai 1,01 juta orang atau 9,01 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pendidikan, akses perguruan tinggi, serta kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.
Fauzan menilai keberhasilan perguruan tinggi ke depan tidak boleh hanya diukur berdasarkan akreditasi maupun capaian akademik. Lebih dari itu, kontribusi kampus dalam menyelesaikan persoalan di lingkungan sekitar harus menjadi tolok ukur penting.
Ia mencontohkan persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting yang semestinya menjadi perhatian perguruan tinggi, terutama kampus yang berada di wilayah dengan tingkat kerentanan sosial cukup tinggi.
“Ke depan, kualitas perguruan tinggi tidak semata-mata diukur dari akreditasi yang dimiliki, tetapi akan diukur dari seberapa besar kontribusinya terhadap masyarakat di sekelilingnya. Jangan sampai perguruan tinggi berdiri megah, sementara masyarakat di sekitar kampus masih bergulat dengan persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Fauzan meminta perguruan tinggi melakukan transformasi pola pikir dalam pengelolaan institusi. Perubahan tidak cukup dilakukan dengan meniru model perguruan tinggi lain, tetapi harus menghasilkan terobosan baru sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman.
Ia menyebut transformasi tersebut harus menyentuh karakter, tata nilai, hingga budaya kerja kampus agar mampu menghasilkan inovasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Perguruan tinggi harus berani melakukan metamorfosis karakter dan selalu menghadirkan terobosan baru yang memberi nilai manfaat bagi masyarakat,” paparnya.
Salah satu langkah yang didorong adalah membangun konsorsium ant perguruan tinggi di setiap daerah. Melalui pola ini, kampus besar, menengah, maupun kecil diharapkan dapat menghilangkan ego sektoral dan mengembangkan kerja sama dalam bidang penelitian, pertukaran dosen, serta pengembangan solusi akademis.
Kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu mempertemukan kapasitas perguruan tinggi dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat.
“Sudah bukan waktunya lagi perguruan tinggi bekerja sendiri-sendiri. Perguruan tinggi besar, menengah, maupun kecil harus bersatu padu dalam konsorsium di daerah masing-masing untuk melakukan riset bersama, pertukaran dosen, hingga melahirkan solusi akademis yang menjawab problem riil pemerintah daerah dan masyarakat,” imbuh Fauzan.
Sebagai contoh penerapan pendekatan konsorsium, Fauzan menyoroti kolaborasi Universitas Nusa Cendana (Undana) bersama perguruan tinggi swasta, pemerintah daerah, dan dunia industri di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kerja sama tersebut diwujudkan melalui program Gerakan Pengentasan Stunting dan Kemiskinan (GENTASKIN).
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah di Sulawesi Tengah yang mengarahkan penelitian mahasiswa pascasarjana untuk menjawab persoalan spesifik daerah. Perguruan tinggi diharapkan turut berperan dalam menggerakkan perekonomian, khususnya di wilayah yang masih menjadi kantong kemiskinan.
Di sisi lain, Kemdiktisaintek tengah mematangkan skema klasterisasi terhadap lebih dari 4.300 perguruan tinggi di Indonesia. Kebijakan ini mempertimbangkan keragaman kapasitas dan tingkat akreditasi masing-masing institusi.
Klasterisasi tersebut dirancang sebagai instrumen pembinaan yang proporsional agar setiap perguruan tinggi memiliki kesempatan berkembang dan meningkatkan kualitas sesuai kapasitasnya.
Penguatan konsorsium perguruan tinggi ini sekaligus menjadi bagian dari implementasi kebijakan Diktisaintek Berdampak dan enam mandat Presiden, mulai dari pengembangan sumber daya manusia unggul, penguasaan sains dan teknologi, hilirisasi industri, hingga penyelesaian persoalan masyarakat.
Melalui kolaborasi kampus, pemerintah daerah, dan dunia industri, Kemdiktisaintek berharap hasil riset serta inovasi perguruan tinggi tidak berhenti di ruang akademik, tetapi dapat diterapkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.(bro)
- Dipublikasi Pada 12 November 2026
- Temukan Kami di Google News
Bagikan ke Media Sosial
Unduh slide siap posting untuk Instagram, TikTok, X & Koran digital
Social Publisher
Posting ke Instagram
