Infosurabaya.com | Gresik – Bagi ribuan nelayan di Kabupaten Gresik, solar bersubsidi bukan sekadar bahan bakar. Di balik setiap liter yang mengalir ke tangki perahu, ada harapan agar mereka tetap bisa melaut, mencari nafkah, dan membawa pulang hasil tangkapan untuk menghidupi keluarga.
Begitu pula bagi ibu rumah tangga, tabung LPG bersubsidi menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Karena itu, kepastian pasokan energi menjadi kabar yang paling ditunggu masyarakat.
Harapan tersebut mendapat perhatian dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Labib, S.HI., M.H., yang memastikan ketersediaan BBM dan LPG bersubsidi di Kabupaten Gresik tetap aman dan dapat diakses masyarakat yang berhak.
Kepastian itu disampaikan Ahmad Labib saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk “Navigasi Kebijakan Energi: Optimalisasi Distribusi Solar untuk Pasokan BBM Bagi Armada Nelayan”di Cafe Holaa, Gresik, Jumat (17/7/2026).
Kegiatan yang didukung PT Pertamina (Persero) tersebut juga menghadirkan akademisi Universitas Muhammadiyah, Fatkhur Huda, M.E., untuk membahas pentingnya tata kelola distribusi energi yang tepat sasaran.
Di hadapan peserta yang didominasi nelayan, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha, Ahmad Labib menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh energi yang menjadi penopang aktivitas ekonomi mereka.
“Masyarakat Gresik tidak perlu khawatir. Stok BBM bersubsidi, khususnya Solar untuk nelayan, dalam kondisi aman. Begitu juga Pertalite, tidak ada kenaikan harga. Yang mengalami penyesuaian hanyalah BBM non-subsidi,” tegasnya.
Bagi para nelayan, kepastian tersebut menjadi angin segar. Kelancaran distribusi solar berarti perahu tetap dapat berlayar tanpa harus terbebani biaya operasional yang melonjak. Aktivitas melaut pun dapat berlangsung normal sehingga roda perekonomian keluarga tetap berputar.
Menurut Ahmad Labib, pemerintah terus memperketat pengawasan agar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi daerah yang banyak ditopang sektor kelautan dan usaha kecil.
Tak hanya berbicara mengenai BBM, Ahmad Labib juga menaruh perhatian pada kebutuhan LPG bersubsidi yang digunakan jutaan rumah tangga. Ia mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan transformasi energi melalui pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif yang lebih efisien dan memanfaatkan potensi gas alam dalam negeri.
“Ke depan pemerintah menyiapkan transformasi menuju CNG. Harapannya, masyarakat memperoleh energi yang lebih murah, pasokannya lebih terjamin, dan tidak lagi bergantung pada impor LPG,” ujarnya.
Ia juga menilai keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi solusi untuk memperpendek rantai distribusi LPG bersubsidi maupun kebutuhan pokok lainnya sehingga harga yang diterima masyarakat menjadi lebih terjangkau.
“Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu memastikan subsidi tepat sasaran. Dengan distribusi yang lebih pendek dan transparan, harga gas LPG maupun bahan pokok dapat lebih terjangkau oleh masyarakat,” katanya.
Sementara itu, akademisi Universitas Muhammadiyah, Fatkhur Huda, menilai tata kelola distribusi energi harus terus diperkuat agar kebutuhan nelayan dan masyarakat tetap terpenuhi tanpa memicu kelangkaan maupun gejolak di lapangan.
Diskusi tersebut menjadi pengingat bahwa energi bukan hanya persoalan angka dan kebijakan. Di balik distribusi BBM dan LPG bersubsidi, ada kehidupan para nelayan yang menggantungkan harapan di laut, para pedagang kecil yang mencari nafkah setiap hari, hingga keluarga yang ingin memastikan dapurnya tetap mengepul.
Sinergi antara pemerintah, DPR RI, PT Pertamina (Persero), akademisi, dan masyarakat diharapkan mampu menjaga ketahanan energi nasional sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Gresik.
- Dipublikasi Pada 17 Juli 2026
- Baru Saja di Update Pada Juli 17, 2026
- Temukan Kami di Google News
