Infosurabaya.com – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur menggelar Press Conference ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur posisi 31 Januari 2026, Selasa (25/2/2026). Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dari Surabaya dan melalui platform Ms Teams mulai pukul 13.00 WIB, dihadiri jajaran unit vertikal Kementerian Keuangan serta Local Expert Kemenkeu Jawa Timur.
Dalam pemaparan tersebut disampaikan perkembangan ekonomi regional, realisasi APBN, hingga kinerja berbagai program strategis pemerintah di Jawa Timur.
Kinerja ekonomi Jawa Timur pada Triwulan IV 2025 tercatat tumbuh 5,33 persen (ctc). Pertumbuhan ini mencerminkan daya tahan ekonomi daerah yang tetap terjaga di tengah dinamika global.
Perbaikan tersebut berdampak pada indikator kesejahteraan. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 9,30 persen, sementara Gini Ratio membaik ke level 0,359.
Dari sisi harga, inflasi Januari 2026 terkendali di angka 3,29 persen (yoy), menjadikan Jawa Timur termasuk 10 provinsi dengan inflasi terendah secara nasional. Secara bulanan terjadi deflasi sebesar -0,20 persen (mtm), dipengaruhi turunnya permintaan bahan makanan pasca momentum Natal dan Tahun Baru.
Kinerja perdagangan luar negeri juga menunjukkan hasil positif. Sepanjang 2025, neraca perdagangan Jawa Timur mencatat surplus 808,25 juta dolar AS, meningkat 5,17 miliar dolar AS dibanding tahun 2024. Nilai ekspor mencapai 30,40 miliar dolar AS atau naik 16,61 persen, sementara impor turun 2,75 persen menjadi 29,59 miliar dolar AS.
Surplus terutama ditopang sektor nonmigas sebesar 5,01 miliar dolar AS, dengan kontribusi besar dari ekspor komoditas perhiasan dan permata.
Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) Januari 2026 tercatat 113,71 atau turun 4,42 persen (mtm), dipengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani, khususnya subsektor hortikultura kelompok sayur-sayuran.
Dari sisi fiskal, realisasi Pendapatan Negara di Jawa Timur hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp20,09 triliun atau 6,83 persen dari target Rp294,18 triliun.
Rinciannya, penerimaan perpajakan terealisasi Rp19,31 triliun (6,71 persen dari target), sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp0,77 triliun atau 12,45 persen dari target.
Penerimaan pajak melalui Ditjen Pajak tercatat Rp7,66 triliun (5,60 persen), sementara Kepabeanan dan Cukai oleh Ditjen Bea Cukai sebesar Rp11,65 triliun (7,71 persen).
Secara sektoral, industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan nilai Rp4,22 triliun atau 55 persen dari total penerimaan pajak.
Di sisi lain, penerimaan Bea Cukai Januari 2026 terkontraksi 2,85 persen (yoy). Penurunan dipengaruhi turunnya produksi hasil tembakau golongan I, terutama Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada November 2025. Realisasi cukai tercatat Rp11,12 triliun, bea masuk Rp515 miliar, dan bea keluar Rp14,85 miliar yang tertekan akibat penurunan harga CPO.
PNBP menunjukkan kinerja cukup baik, terutama dari PNBP Lainnya dan PNBP BLU. Pendapatan jasa pelayanan pendidikan mendominasi PNBP BLU sebesar 81,99 persen, disusul jasa pelayanan rumah sakit sebesar 13,87 persen.
Dari pengelolaan aset oleh DJKN, realisasi pokok lelang mencapai Rp308,59 miliar atau 6,12 persen dari target.
Realisasi Belanja Negara hingga Januari 2026 mencapai Rp11,61 triliun atau 10,43 persen dari pagu.
Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp1,74 triliun, terdiri dari belanja pegawai Rp1,47 triliun, belanja barang Rp227,17 miliar, dan belanja modal Rp43,63 miliar.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp9,86 triliun atau 15,39 persen dari pagu Rp64,07 triliun. Realisasi tertinggi secara persentase berasal dari DAK Non Fisik sebesar 21,27 persen, diikuti DAU 15,84 persen dan DBH 4,23 persen.
Dalam kesempatan tersebut juga dipaparkan realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur. Hingga 31 Januari 2026, pencairan anggaran mencapai Rp1,73 triliun dengan 8,33 juta penerima manfaat.
Program ini melibatkan 11.681 supplier, terdiri dari 4.543 UMKM, 1.149 koperasi, 52 Koperasi Desa Merah Putih, 223 BUMDes, 30 BUMDesma, serta 5.684 supplier lainnya. Sepanjang 2025, realisasi kumulatif MBG di Jawa Timur mencapai Rp6,2 triliun dengan 7,20 juta penerima manfaat.
Adapun Program Koperasi Merah Putih di Jawa Timur menunjukkan perkembangan signifikan. Tercatat 8.494 koperasi telah berbadan hukum, terdiri dari 774 Koperasi Kelurahan dan 7.720 Koperasi Desa. Sebanyak 8.480 koperasi telah memiliki akun Simkopdes, 655 koperasi mengajukan kemitraan ke BUMN, dan 3.612 koperasi telah memiliki minimal satu gerai dengan total 4.978 gerai aktif.
Melalui forum ALCo APBN KiTa ini, Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya menjaga stabilitas fiskal regional, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta memastikan belanja negara memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
- Dipublikasi Pada 28 Februari 2026
- Baru Saja di Update Pada Februari 28, 2026
- Temukan Kami di Google News
